Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BARESKRIM Polri menduga Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menggunakan uang hasil korupsi jual beli jabatan untuk keperluan pribadi. Hingga saat ini, penyidik belum menemukan aliran dana dari tersangka kepada pihak lain dalam kasus tersebut.
"Sementara masih diperdalam kembali, karena (dugaan sementara) untuk diri sendiri," ungkap Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, Selasa (18/5).
Kendati demikian, pihaknya masih mendalami aliran dana yang digunakan Bupati Nganjuk. "Masih, kalau kurang kita lakukan penambahan kembali," pungkasnya.
Baca juga: Polri dalami 30 Saksi Terkait Kasus Bupati Nganjuk
Sebelumnya, Polri terus mendalami kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk, Jawa Timur. Salah satunya, dengan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut.
"Tersangka NRH bupati Nganjuk sudah dilakukan pemeriksaan 11 saksi untuk yang bersangkutan," jelas Argo pada Senin (17/5) kemarin.
Baca juga: KPK Bakal Pantau Perkembangan Kasus Bupati Nganjuk di Bareskrim
Penyidik juga mendalami delapan saksi untuk tersangka ajudan Bupati Nganjuk M Izza Muhtadin (MIM). Lalu, sebanyak delapan saksi diperiksa untuk tersangka Camat Pace Dupriono (DR), Camat, Camat Brebek Haryanto (HY), dan Camat Loceret Bambang Subagio(BS).Kemudian untuk tersangka mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW) dan Camat Tanjunganom Edie Srijato (ES) dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga saksi.
Total 30 saksi telah diperiksa terkait kasus rasuah di lingkungan Pemkab Nganjuk. Selain itu, penyidik telah memisahkan berkas perkara menjadi empat berkas. Pertama terkait tindak rasuah yang dilakukan Bupati Nganjuk. Berkas kedua untuk kasus yang dilakukan M Izza, lalu berkas ketiga untuk kasus yang dilakukan Pace, Haryanto dan Bambang.(OL-11)
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah dengan kondisi geografis rawan.
KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan status hukum para pihak melalui konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Pejabat publik harus memperhatikan komunikasi politik yang sensitif terhadap masyarakat.
Kegiatan anjangsana Bupati dan Wakil Bupati ke mantan Bupati Klaten, Sunarno dan Sri Mulyani, dilakukan Sabtu (26/7).
Menurut Bupati OKU Timur Lanosin, retret ini memberikan wawasan mendalam mengenai kebangsaan dan kenegaraan yang akan menjadi bekal penting dalam kepemimpinannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved