Senin 17 Mei 2021, 20:01 WIB

Polri dalami 30 Saksi Terkait Kasus Bupati Nganjuk

Kautsar Bobi | Politik dan Hukum
Polri dalami 30 Saksi Terkait Kasus Bupati Nganjuk

MI/M Irfan
Kasus korupsi bupati Nganjuk

 

POLRI terus mendalami kasus dugaan suap jual beli jabatan di  Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Salah satunya dengan memeriksa  sejumlah saksi terkait.

"Tersangka NRH bupati Nganjuk sudah dilakukan pemeriksaan 11 saksi untuk yang bersangkutan," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono, di Gedung Humas Polri, Jakarta, Senin (17/5).

Kemudian, penyidik mendalami delapan saksi untuk tersangka ajudan Bupati Nganjuk M Izza Muhtadin (MIM). Lalu sebanyak delapan saksi diperiksa untuk tersangka Camat Pace Dupriono (DR), Camat, Camat Brebek Haryanto (HY), dan Camat Loceret Bambang Subagio(BS).

Kemudian untuk tersangka mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW) dan Camat Tanjunganom Edie Srijato (ES) dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga saksi. Total sebanyak 30 saksi telah diperiksa terkait kasus rasuah di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Selain itu, penyidik telah memisahkan berkas perkara menjadi empat berkas. Berkas pertama terkait tindak rasuah yang dilakukan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH). Berkas kedua untuk kasus yang dilakukan M Izza, berkas ketiga untuk kasus yang dilakukan oleh Pace, Haryanto, dan Bambang.

Baca juga : 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK, Romo Benny: Jawabnya Kurang Tekun

Sedangkan tindakan rasuah yang dilakukan Tri dan Edie dijadikan berkas keempat. Novi bersama enam orang lain ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di Nganjuk. Yakni, Camat Pace Dupriono, Camat Tanjunganom Edie Srijato, Camat Brebek Haryanto, Camat Loceret Bambang Subagio, mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo, dan ajudan Bupati Nganjuk M Izza Muhtadin. Novi dan Izza merupakan penerima suap dalam kasus ini. Sedangkan, lima orang lainnya sebagai pemberi suap.

Novi dan Izza disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 2 dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasa 55 ayat 1 KUHP.  (OL-2)

 

Baca Juga

ANTARA/Reno Esnir

Ini Alasan Munculnya Pertanyaan Pancasila atau Al Quran di TWK

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 20 Juni 2021, 12:29 WIB
Para asesor akan melihat respons dari peserta tes wawasan kebangsaan yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau Al...
Ist

Mendagri Apresiasi Rakernas XIII Apkasi Turut Pulihkan Ekonomi Bali

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 20 Juni 2021, 11:48 WIB
Mendagri Tito Karnavian mendukung program working form Bali dalam rangka upaya pemulihan Bali yang kita tahu terdampak cukup parah akibat...
MI/Dok TNI AL

Dukung Operasional KRI, Kasal Resmikan Kesatrian Tawiri

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 20 Juni 2021, 10:30 WIB
Kesatrian itu memiliki sarana prasaran berupa dermaga untuk fasilitas sandar kapal bertonase besar dan docking kapal...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Perlindungan Ganda terhadap Virus Korona dan Flu

DALAM perlombaan vaksin, perusahaan AS Novavax terlambat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya