Rabu 12 Mei 2021, 19:05 WIB

Dewas: Putusan Pimpinan KPK Domain Legitimatif yang Sah

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Dewas:  Putusan Pimpinan KPK Domain Legitimatif yang Sah

Antara
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK

 

ANGGOTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Aji menilai penonaktifan 75 pegawai lembaga antikorupsi tidak melanggar aturan.

Ia menegaskan, tes wawasan kebangsaan merupakan keputusan kolegial pimpinan KPK yang turut dihadiri dewas.

"Keputusan pimpinan KPK itu dipastikan kolektif kolegial, sama sekali bukan individual dari Ketua KPK (Firli Bahuri). Bahkan Dewas termasuk saya turut serta hadir dan paham pada rapat tersebut. Walau selanjutnya substansi Keputusan menjadi domain pimpinan kolektif kolegian KPK," jelasnya, Rabu (12/5)

Menurut dia, penyerahan tugas 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan bagian dari penonaktifan. Pembebastugasan 75 pegawai itu demi kepastian hukum.

"Itu terbatas dan harus dimaknai hanya terhadap pegawai tidak memenuhi syarat yang memegang jabatan struktural atau yang disamakan saja," tandasnya.

Indriyanto menegaskan, keputusan pimpinan KPK ini pun patut dianggap selaras dengan prinsip presumptio lustae causa. Artinya, jelas dia, setiap keputusan aparatur negara, termasuk keputusan pimpinan KPK yang dikeluarkan harus atau selayaknya dianggap benar menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

"Karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya. Semua pelaksana organ KPK sebaiknya taat dan patuh hukum, dan bila ada keberatan atas keputusan, ada mekanisme atau prosesual hukum untuk menguji keberatan tersebut melalui ruang publik melalui peradilan TUN misalnya," pungkasnya.

Terpisah, mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui akun Twitter miliknya, ada pegawai yang tidak lolos TWK itu menerima penghargaan atas kinerjanya di KPK. Bahkan ada yang pernah mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo.

Misalnya, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko pernah mendapat penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Jokowi pada 2015.

Penghargaan itu diberikan karena Sujanarko dianggap berjasa membangun jaringan kerja di tingkat nasional dan internasional untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi.

Selain itu, ada Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono, yang juga dikabarkan tidak lolos TWK. Pada Desember 2020, Giri mendapat penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai peserta diklat tim terbaik bersama direktur seluruh lembaga. (OL-8)

Baca Juga

freepik.com

Polisi Amankan Delapan Orang Diduga Penganut Aliran Sesat

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 24 Juni 2021, 21:55 WIB
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung mengamankan delapan orang yang diduga membuka pusat pendidikan agama dengan aliran...
Dok. Puspenkum Kejagung

Ferarri Sitaan Kasus ASABRI Laku Rp6,3 Miliar

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 24 Juni 2021, 19:26 WIB
Mobil yang disita dari tersangka Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat itu laku Rp6,378 miliar. Dalam pelelangan yang dilakukan...
Antara

KPK Eksekusi Mantan Dirut PT DI ke Lapas Sukamiskin

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 24 Juni 2021, 19:01 WIB
Berdasarkan putusan pengadilan, Budi Santoso juga dikenai hukuman uang pengganti senilai Rp2 miliar sesuai jumlah uang yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Talenta Muda Curi Perhatian

PIALA Eropa 2020 dipastikan telah menjadi ajang kemunculan pemain-pemain muda yang punya kemampuan mengejutkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya