Headline

Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.

Fokus

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.

Fraksi PAN Kutuk Aksi Brutal Polisi Israel di Masjid Al Aqsha

Mediaindonesia.com
11/5/2021 09:01
Fraksi PAN Kutuk Aksi Brutal Polisi Israel di Masjid Al Aqsha
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay.(Ist/DPR)

Fraksi PAN DPR RI mengutuk keras aksi brutal polisi Israel terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al Aqsha. Tindakan kekerasan itu tidak hanya menyisakan luka mendalam bagi warga Palestina, tetapi juga seluruh umat Islam dunia. Israil telah menodai bulan suci Ramadan dan menyakiti warga sipil yang tidak bersalah.

"Dari video yang beredar, jelas sekali terlihat bagaimana aksi brutal polisi Israel di masjid.Al Aqsha. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan HAM. PBB dan seluruh negara yang bernaung di bawahnya harus mengambil tindakan tegas kepada Israel. Bukankah salah satu fungsi PBB adalah menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam rilisnya, Minggu (9/5).

Tindakan kekerasan terhadap warga sipil seperti ini tetap berlanjut disebabkan tidak adanya sanksi tegas kepada Israil. Ada kesan bahwa Israel dibiarkan melakukan kekerasan tanpa batas. Israel seakan dapat mendikte semua negara sehingga mereka dianggap tidak bersalah.

“Kita betul-betul berduka. Kasihan kepada warga Palestina. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Perlawanan mereka sangat tidak berarti. Senjata otomatis hanya dibalas dengan lemparan batu. Ini betul-betul tidak adil," keluh Saleh.

Dalam video yang beredar, seorang ibu yang meminta agar dunia membuka mata atas kekerasan yang dialami warga Palestina. Dia menanyakan dimana peran negara-negara besar. Di mana peran para tokoh dunia, ulama, cendikiawan, pemimpin-pemimpin negara besar. Semua seakan diam dan tak bersuara

Dalam konteks ini, Fraksi PAN mendesak pemerintah melakukan upaya-upaya diplomatik agar warga Palestina bisa dilindungi. Saleh mendesak pemerintah harus berkomunikasi dengan negara-negara lain di PBB.

"Tidak cukup hanya mengutuk. Harus ada sanksi tegas. Diplomasi dan komunikasi dengan berbagai negara perlu dilakukan. Paling tidak, di PBB Indonesia harus menyampaikan sikap tegas," ujarnya.

"Indonesia dan Palestina memiliki hubungan sejarah yang sangat panjang. Wajar kalau Indonesia memiliki kepentingan besar bagi perdamaian dan keamanan warga Palestina. Dan sampai hari ini, warga Palestina masih berharap dan selalu memuji keberpihakan dan bantuan Indonesia kepada mereka," tutup Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini. (RO/OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik