Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
BENCANA tanah longsor yang melanda Desa Ciririp, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta pada Februari lalu, membawa banyak kerugian bagi masyarakat setempat. Selain rusaknya akses jalan penghubung, longsor juga berimbas pada rusaknya tempat tinggal serta area persawahan milik masyarakat.
Sebagai upaya untuk meringankan beban korban, baru-baru ini Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin bersama Bank Indonesia turun langsung menyalurkan bantuan sebanyak 1.000 paket sembako dan alat kesehatan kepada masyarakat terdampak.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Herawanto serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Bambang Pramono.
“Saya turut prihatin atas bencana yang menimpa Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya hadir di sini bersama Bank Indonesia. Dengan berbagai potensi wisata desa, sumber daya alam, serta UMKM yang dimiliki Desa Ciririp, saya harap ke depannya Bank Indonesia dapat ikut membantu pemulihan ekonomi yang sempat lumpuh akibat longsor,” urai Puteri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/5/2021).
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Desa Ciririp Mahdum mengucapkan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat di daerahnya.
Mahdum menyampaikan bahwa bantuan ini akan sangat berguna bagi masyarakat yang saat ini masih berupaya untuk memulihkan kondisi perekonomian mereka pascabencana.
“Merupakan suatu kehormatan bagi saya dan masyarakat Desa Ciririp, yang notabene desa terpencil ini, untuk dapat disambangi oleh Ibu Puteri serta perwakilan dari Bank Indonesia. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Ibu Puteri, Bank Indonesia, serta semua pihak yang terlibat dalam penyerahan bantuan ini. Semoga bantuan ini dapat menjadi amalan bulan Ramadan bagi semua pihak yang terlibat,” tutur Mahdum.
Menutup keterangannya, Puteri pun berpesan kepada masyarakat Desa Ciririp agar senantiasa menjalankan protokol kesehatan demi menghindari penyebaran virus Covid-19 terlebih sepanjang momentum bulan Ramadan kali ini.
“Bulan Ramadan bukan menjadi alasan untuk melonggarkan disiplin protokol kesehatan. Sebaliknya, justru kita harus semakin disiplin menjalankan protokol kesehatan. Karena meskipun tren kasus Covid-19 di Indonesia sedang menurun dan vaksinasi tengah bergulir, kita tetap harus berhati-hati agar Indonesia tidak mengalami lonjakan kasus positif seperti yang terjadi di India,” tutup Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini. (RO/OL-09)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Jelajahi 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat beserta julukannya. Temukan keunikan budaya dan sejarah Jawa Barat!
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved