Tangani Papua dengan Jalan Damai

PENANGANAN keamanan di Papua mesti mengambil pendekatan dialogis dan tujuan melahirkan kedamaian. Semua pihak, negara dan kelompok bersenjata harus berdialog untuk mendapatkan resolusi konflik.

"Pemerintah Joko Widodo mesti mengambil sikap yang proporsional, terukur, dan menjunjung tinggi keselamatan masyarakat serta hak asasi manusia, dalam upaya pengusutan atas peristiwa yang menewaskan Kabinda Papua," ujar peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhamad Haripin pada webinar bertajuk Menanti perdamaian Papua, Kamis (6/5). Ia mengatakan pengerahan dan penggunaan kekuatan (use of force) oleh pemerintah dalam menghadapi suatu kelompok masyarakat yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan mengancam kedaulatan negara, harus tetap terikat dan dibatasi oleh peraturan hukum nasional maupun internasional.

Negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan masyarakat Papua secara menyeluruh dan mencegah penggunaan instrumen kekerasan secara eksesif. Itu supaya tidak menimbulkan korban sipil, mengakibatkan trauma berkepanjangan dan menghancurkan akses serta fasilitas kebutuhan dasar hidup masyarakat.

"Kami mendorong semua pemangku kepentingan untuk bersikap etis, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menyikapi situasi di Papua," ujarnya.

Menurut dia, penyematan status teroris bagi kelompok bersenjata di Papua mesti didasari pertimbangan yang objektif dan diperkuat oleh telaah sosial-politik yang mendalam atas dampak dari pelabelan tersebut. Penggunaan istilah tersebut akan memperburuk dampak psikologis, stigmatisasi, dan diskriminasi terhadap orang Papua.

"Alih-alih menyelesaikan konflik, pelabelan teroris justru berpotensi memicu eskalasi kekerasan dan menghambat proses perdamaian di Papua" katanya.

Ia mengimbau kepada semua pihak untuk segera menghentikan tindak kekerasan dalam bentuk apapun di Papua. Konflik berkepanjangan telah menambah panjang daftar pelanggaran hak asasi manusia, memperbesar risiko disintegrasi, dan menghambat proses pembangunan di Papua.

"Oleh karena itu, pendekatan dialogis dan pembangunan rasa saling percaya di antara semua pihak harus selalu dikedepankan karena hal tersebut merupakan solusi terbaik bagi pemenuhan cita-cita perdamaian, kemanusiaan, serta kesejahteraan di Papua," pungkasnya. (OL-14)