Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KKP) tidak membuat orang jera melakukan korupsi.
Hal itu disampaikan Luhut dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional Pemberantasan Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 secara virtual pada Selasa (13/4).
"OTT-OTT itu kita lihat tidak membuat orang jera. Kita lihat juga, maaf kalau saya bicara terbuka, OTT sendiri menurut saya buahnya tidak seperti kita harapkan. Orang bisa kapok, tidak juga," tegas Luhut.
Oleh karenanya dia mendorong KPK untuk terus menggalakkan pencegahan korupsi. Luhut yang mengaku telah menjabat sebagai menteri hampir 7 tahun, mengganggap kinerja KPK tidak begitu maksimal dalam pencegahan.
"Pencegahan ini menurut hemat saya yang harus dikedepankan KPK, dari awal saya mengedepankan hal itu. Pengalaman saya hampir 7 tahun di kabinet ini saya melihat pencegahan korupsi ini baru akhir-akhir ini terlihat baik. Ini penting, tidak sekedar OTT," tandasnya.
Menko Marves mengaku banyak berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya terkait pencegahan korupsi. Pihaknya pun mendorong penguatan Stranas PK guna menimalisir penangkapan OTT di Tanah Air.
'Kita jangan biarkan orang terjerumus kalau kita masih bisa ingatkan. Saya minta KPK lebih maju, KPK tidak boleh jadi alat politik, alat kekuasaan," ucap Luhut.
Firli sendiri menilai Stranas PK dapat menjadi modal bangsa Indonesia menatap masa depan yang bebas dari korupsi dengan menerapkan sebagai landasan bekerja bagi para gubernur dan pimpinan daerah dengan melaksanakan program Stranas PK.
"Baik itu perizinan dan tata niaga, tata kelola keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum agar tidak lagi terjadi praktik korupsi," imbuhnya.
"Mari bersama menjauhi praktik dan perilaku korupsi sehingga mimpi kita, NKRI bebas korupsi bisa terimplementasi," pungkas Firli. (OL-8)
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan lancar dan kondusif pasca- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo.
PENETAPAN tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo seusai operasi tangkap tangan (OTT) diapresiasi warga Pati.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved