Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KKP) tidak membuat orang jera melakukan korupsi.
Hal itu disampaikan Luhut dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional Pemberantasan Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 secara virtual pada Selasa (13/4).
"OTT-OTT itu kita lihat tidak membuat orang jera. Kita lihat juga, maaf kalau saya bicara terbuka, OTT sendiri menurut saya buahnya tidak seperti kita harapkan. Orang bisa kapok, tidak juga," tegas Luhut.
Oleh karenanya dia mendorong KPK untuk terus menggalakkan pencegahan korupsi. Luhut yang mengaku telah menjabat sebagai menteri hampir 7 tahun, mengganggap kinerja KPK tidak begitu maksimal dalam pencegahan.
"Pencegahan ini menurut hemat saya yang harus dikedepankan KPK, dari awal saya mengedepankan hal itu. Pengalaman saya hampir 7 tahun di kabinet ini saya melihat pencegahan korupsi ini baru akhir-akhir ini terlihat baik. Ini penting, tidak sekedar OTT," tandasnya.
Menko Marves mengaku banyak berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya terkait pencegahan korupsi. Pihaknya pun mendorong penguatan Stranas PK guna menimalisir penangkapan OTT di Tanah Air.
'Kita jangan biarkan orang terjerumus kalau kita masih bisa ingatkan. Saya minta KPK lebih maju, KPK tidak boleh jadi alat politik, alat kekuasaan," ucap Luhut.
Firli sendiri menilai Stranas PK dapat menjadi modal bangsa Indonesia menatap masa depan yang bebas dari korupsi dengan menerapkan sebagai landasan bekerja bagi para gubernur dan pimpinan daerah dengan melaksanakan program Stranas PK.
"Baik itu perizinan dan tata niaga, tata kelola keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum agar tidak lagi terjadi praktik korupsi," imbuhnya.
"Mari bersama menjauhi praktik dan perilaku korupsi sehingga mimpi kita, NKRI bebas korupsi bisa terimplementasi," pungkas Firli. (OL-8)
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Penahanan Tersangka OTT Importasi Barang di DJBC
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved