KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan evaluasi internal terkait dugaan bocornya informasi saat penyidik akan melakukan penggeledahan terkait kasus rasuah pajak di Kalimantan.
Menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, dugaan kebocoran informasi tidak bisa dielakan sampai lembaga antirasuah tersebut melakukan pemeriksaan menyeluruh.
"Faktor kebocoran inforamsi tidak dapat dicoret hingga dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses yang dilakukan KPK," kata Zaenur melalui keterangan tertulis, Selasa (13/4).
Zaenur mengatakan pihak yang mengetahui soal informasi operasi penggeledahan sangat terbatas, yakni abagian penindakan, pimpinan, dan dewas. Kebocoran informasi, lanjutnya, bisa terjadi karena kesengajaan maupun kelemahan sistem di KPK.
"DewanPengawas KPJ dapat melakukan investigasi internal untuk menegakkan etika," kata Zaneur.
Sebelumnya, pelaksana tugas juru bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri, mengatakan penyidik mendapatkan informasi dokumen terkait rasuah pajak PT Jhonlin Baratama yang disimpan dalam truk di Kecamatan Hampang, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Namun saat didatangi, truk tersebut sudah hilang. (Tri/OL-09)
