Selasa 13 April 2021, 16:26 WIB

Dugaan Kebocoran Informasi, KPK Diminta Lakukan Evaluasi Internal

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Dugaan Kebocoran Informasi, KPK Diminta Lakukan Evaluasi Internal

MI/M Irfan
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan evaluasi internal terkait dugaan bocornya informasi saat penyidik akan melakukan penggeledahan terkait kasus rasuah pajak di Kalimantan.

Menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, dugaan kebocoran informasi tidak bisa dielakan sampai lembaga antirasuah tersebut melakukan pemeriksaan menyeluruh.

"Faktor kebocoran inforamsi tidak dapat dicoret hingga dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses yang dilakukan KPK," kata Zaenur melalui keterangan tertulis, Selasa (13/4).

Zaenur mengatakan pihak yang mengetahui soal informasi operasi penggeledahan sangat terbatas, yakni abagian penindakan, pimpinan, dan dewas. Kebocoran informasi, lanjutnya, bisa terjadi karena kesengajaan maupun kelemahan sistem di KPK.

"DewanPengawas KPJ dapat melakukan investigasi internal untuk menegakkan etika," kata Zaneur.

Sebelumnya, pelaksana tugas juru bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri, mengatakan penyidik mendapatkan informasi dokumen terkait rasuah pajak PT Jhonlin Baratama yang disimpan dalam truk di Kecamatan Hampang, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Namun saat didatangi, truk tersebut sudah hilang. (Tri/OL-09)

Baca Juga

MI/Palce Amalo

Eks Bupati Kupang Tersangka Dugaan Korupsi Aset Rp9,6 Miliar 

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 03 Desember 2021, 23:18 WIB
"Terkait kasus dugaan tipikor pemindahtanganan aset Pemkab Kupang berupa tanah dan bangunan yang terletak di...
Dok. Sahabat Ganjar

Sahabat Ganjar NTB Gelar Konsolidasi rumuskan Strategi 3 Tahun Ke Depan 

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 03 Desember 2021, 23:08 WIB
Mereka sepakat akan mengawal Gubernur Jateng menjadi Bapak Rakyat Indonesia nomer satu pada...
Antara/Idhahd Zakaria

Kejagung Mulai Penyidikan Kasus HAM Berat Paniai 

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 03 Desember 2021, 22:49 WIB
Keputusan dan Surat Perintah Jaksa Agung tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan Surat Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM Nomor...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya