Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
BELAJAR dari insiden baku tembak antara kepolisian dengan teroris Zakiah Aini yang terjadi di Mabes Polri Rabu (31/3) kemarin, Komisi III DPR RI menilai kepolisian perlu mengoptimalkan peran polisi wanita (polwan) dalam tindakan pencegahan dan kewaspadaan dini dari serangan teroris. Sesama wanita, polwan dinilai dapat lebih leluasa dalam memeriksa tamu perempuan yang terlihat mencurigakan.
"Saya melihat keterlibatan perempuan dalam langkah pencegahan dan pengamanan sangat kurang. Padahal untuk masuk ke objek vital, perlu ada pemeriksaan maksimal. Itu harus dipastikan keamanannya dan dilakukan tidak oleh lawan jenis. Kejadian di Mabes Polri, di mana pelakunya adalah perempuan, menjadi pembelajaran berharga untuk segera melakukan optimalisasi Polwan dalam pengamanan" kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Eva Yuliana di Kompleks Parlemen Senayan, jakarta, Kamis (1/4).
Menurut Eva, perang terhadap aksi teror masih terus berlangsung. Pihak kepolisian diminta untuk tetap waspada akan adanya potensi aksi terorisme yang kemungkinan bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, kepolisian diharapkan mampu mengusut jaringan terorisme yang terlibat dalam rentetan aksi teroisme di Indonesia yang terjadai dalam beberapa waktu dekat.
Baca Juga: Dokter: Penyerang Mabes Polri Ditembak di Bagian Jantung
"Percayakan sepenuhnya penanganan sebentuk aksi kekerasan seperti ini kepada petugas TNI/Polri. Saya sangat optimis, kita bisa menyelesaikan semuanya segera,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eva juga mengapresiasi kesiapan dan kesigapan petugas kepolisian yang berhasil melumpuhkan pelaku. Dirinya pun menilai, jaringan teroris sudah mulai terdesak sehingga pola serangannya bersifat 'lone wolf terorism'.
"Sikap dan gelagat yang tampak sangat tidak terlatih, menurut saya, saat ini jaringan para pelaku teror sedang panik!” tegasnya.
Eva menjelaskan, kesiapan dan kesigapan petugas kembali teruji dalam menangani persoalan gangguan keamanan. Terbukti, hanya dalam hitungan hari, polisi berhasl mengungkap satu per satu keterlibatan pelaku dan jaringannya dalam kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/3) lalu.
“Profesinalisme dan kemampuan Polri dalam menanggulangi aksi teror dan pemulihan keamanan sangat meyakinkan. Tapi, hal ini rupanya justru menjadi pemicu bagi para pelaku teror dan jaringannya semakin membabi buta. Mereka menyerang langsung ke jantung kendali Mabes Polri. Itu pun tampak dikerjakan asal asalan lagi, melihat hal ini, menurut saya rasa mereka (jaringan teroris) kini sedang panik," paparnya. (Uta/OL-10)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas menyusul sikap pemerintah Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Hasan Nasbi mengungkapkan, Kabinet Merah Putih yang berada di bawah kemudi Presiden Prabowo Subianto cukup solid dan kompak.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI M Shadiq Pasadigoe menyayangkan maraknya pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved