Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap terdakwa Harry Van Sidabukke. Terlebih soal uang untuk sewa pesawat pribadi yang digunakan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Fasilitas mewah itu diambil dari uang setoran vendor terkait pengadaan bantuan sosial (Bansos).
Seorang saksi, Sanjaya, mengaku pernah mentransfer uang sebesar Rp40 juta kepada ajudan Juliari, Eko Budi Santoso, dari eks pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso atau Joko.
Baca juga: KPK Cekal Tiga Orang Terkait Bansos Bandung Barat
"Bapak (Joko) pernah nyuruh saya transfer dari rekening bapak sendiri, ke rekening ajudan menteri. Bapak sendiri yang menyuruh saya," kata Sanjaya yang juga sopir Joko, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (30/3).
Jaksa KPK masih tidak puas dengan jawaban itu. Kemudian, jaksa bertanya kepada saksi soal ada tidaknya kiriman uang selanjutnya untuk Juliari melalui ajudannya selain Rp40 juta rupiah.
"Saya pernah dengar dan mengantarkan bapak pagi-pagi itu ke bandara Halim Perdanakusuma. Bapak cerita soaluang Rp2 miliar dan ketemu Pak Adi," jawab Sanjaya.
Adi Wahyono atau Adi merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan juga menyandang status tersangka.
"Kalau uang untuk apa saya kurang tau, Pak. Kalo kata Pak Joko sih buat sewa pesawat. Dollar sepertinya pak," ujar Sanjaya.
Namun, Sanjaya mengaku tidak melihat langsung penyerahan uang tersebut dari tersangka Joko ke Adi. Yang jelas, saat itu, dirinya hanya mengantarkan Joko.
"Saya kurang tahu Pak, saya cuma antar Pak Joko saja ke Halim Perdanakusuma," jawab Sanjaya.
Pengakuan Juliari
Pada sidang sebelumnya, Juliari mengaku pernah menggunakan pesawat pribadi dalam kunjungan kerjanya. Namun, Juliari dengan tegas mengaku tidak mengetahui asal usul uang yang dipakai Adi untuk membayar biaya sewa pesawat.
Juliari mengaku urusan sewa pesawat untuk kepentingan kunjungan kerjanya sudah pernah dilakukan menteri-menteri sebelumnya.
"Seingat saya laporan dari anak buah saya pernah. Menterinya saya enggak ingat. Ya itu tadi persisnya saya enggak ingat, tapi pernah," ujar Juliari.
Sementara itu, sekretaris pribadi Juliari, Selvy Nurbaety, menjelaskan tentang proses penyewaan dan pembayaran pesawat jet pribadi yang digunakan Juliari untuk kunjungan kerja.
Menurutnya, seluruh urusan biaya diserahkan ke Biro Umum Kemensos. "Rata-rata untuk kunjungan kerja, Pak," ujar Selvy.
Selvy bersaksi untuk persidangan Harry Van Sidabukke yang didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sejumlah Rp1,28 miliar.
Suap diberikan Harry karena mendapat pengerjaan proyek pengadaan sembako terkait penanganan pandemi covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.
Jaksa menyebut Harry Sidabukke menyuap Juliari lantaran Harry mendapatkan pengerjaan paket sembako sebanyak 1.519.256 melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.
Jaksa menyebut, uang suap itu tidak hanya ditujukan kepada Mensos Juliari, melainkan juga terhadap Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang/jasa bansos Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos. (OL-1)
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved