Melihat Kedekatan SBY, Partai Demokrat, dan HTI-FPI

KESIAPAN dukungan Munarman dan Front Pembela Islam (FPI) kepada Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai memiliki korelasi kuat ketika ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memimpin bangsa ini selama dua periode.

Betapa tidak, selama masa kepemimpinan SBY sebagai Presiden ke-6 RI, yang pada saat itu juga Partai Demokrat berkuasa, organisasi radikal seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai mendapat ruang berekspresi yang cukup luas.

"Padahal sejatinya FPI dan HTI ini adalah kelompok radikal yang antikebebasan berekspresi. Namun keberadaan mereka dibela oleh kalangan (Partai) Demokrat dengan dalih kebebasan berserikat dan berkumpul," kata aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU), Muhamad Guntur Romli, dalam acara Seruput Kopi pegiat sosial Edi Kuntadhi melalui kanal YouTube CokroTV, Sabtu (27/3).

Padahal jika ditelisik lebih jauh ke dalam, menurut Guntur Romli, FPI dan HTI merupakan kelompok radikal yang membahayakan kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri. Itu sebabnya ia menilai selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY dan Partai Demokrat, mereka seakan-akan mendapatkan dukungan dari kelompok front demokrasi semu.

"Pada masa SBY itu juga ada dukungan-dukungan dari front demokrasi, tetapi naif. Demokrasi diartikan kebebasan yang seluas-luasnya. Tidak ada filter, tidak ada perlawanan terhadap radikalisme, tidak ada perlawanan terhadap hate speech," tutur Guntur Romli.

Baca juga: Dukungan dari Munarman-FPI Dinilai sebagai Bentuk Kepanikan SBY

Hal itu dibenarkan mantan petinggi organisasi HTI, Ayik Heriansyah. Ruang kebebasan yang besar membuat organisasi radikal seperti FPI dan HTI mendapat keleluasaan untuk melakukan berbagai kegiatan, baik di ruang privat maupun di ruang publik.

Menurut Ayik, sebenarnya organisasinya kala itu tak memiliki keterkaitan dengan aksi dukung mendukung dengan pemerintahan SBY. Namun, ketidaktegasan SBY terhadap HTI dan organisasi sejenis lainnya membuat mereka leluasa menjalankan aktivitas politiknya.

"Sebenarnya HTI itu bersikap baro. Artinya berlepas tangan terhadap pemerintahan SBY. Cuma sepertinya saat itu SBY masih ragu-ragu untuk menindak HTI. Sehingga HTI di bawah SBY ini sebagaimana kita tahu bahwa SBY ini sepertinya tidak akan membubarkan mereka," kata Ayik.

Karena sikap ketidaktegasan SBY, lanjut Ayik, HTI dan FPI memanfaatkan ruang kosong itu untuk terus menjalankan aktivitas organisasinya. Bahkan, saking masifnya gerakan mereka sehingga bisa masuk hampir ke semua lapisan masyarakat.

"Mereka (HTI dan FPI) memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun itu dengan menginfiltrasi segala lini, baik BUMN maupun swasta," ujarnya. (RO/S-2)