Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya nonaktif Yoory Corneles Pinontoan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Seusai pemeriksaan, Yoory mengaku pasrah terkait proses yang dijalaninya.
"Saya berserah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi ke depannya adalah yang terbaik buat saya dan keluarga saya," ujar Yoory seusai diperiksa di gedung KPK, Kamis (25/3)
Baca juga: Dirut Tersangka Korupsi, Sarana Jaya Fokus Garap Proyek DP Rp0
Yoory irit berbicara terkait kasus yang menjeratnya. Dia pun enggan menanggapi perihal materi pemeriksaannya. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut Yoory diperiksa sebagai saksi. Adapun Yoory diduga sudah ditetapkan tersangka, lantaran telah dinonaktifkan oleh Gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya, penyidik lembaga antirasuah juga sudah memeriksa Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe. Penyidik mendalami keterangan Anja terkait proses pengadaan dan pembayaran pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon.
"Anja Runtunewe dikonfirmasi, antara lain terkait dengan proses pengadaan dan pembayaran dari pengadaan tanah di Munjul," papar Ali.
Baca juga: Anies Nonaktifkan Anak Buahnya yang Jadi Tersangka Korupsi
KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh BUMD DKI Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Namun, daftar nama tersangka belum diumumkan secara resmi. Pengumuman tersangka oleh KPK akan dilakukan bersamaan dengan penahanan.
KPK juga sudah mengajukan pencegahan ke luar negeri untuk sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pencegahan ke luar negeri berlaku selama enam bulan terhitung sejak 26 Februari lalu.(OL-11)
Budi mengatakan personel akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani selama perayaan Paskah.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Vista Land Group mencatatkan prestasi di sektor perumahan nasional setelah meraih penghargaan sebagai pengembang rumah subsidi terbaik dalam ajang BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta.
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui melakukan alih fungsi lahan baku sawah (LBS) mencapai 500 hektare setiap tahunnya dan mengubahnya menjadi kawasan hunian.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved