Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SEKRETARIS Fraksi Partai NasDem DPR RI, Saan Mustopa mengatakan masuknya usulan RUU Fraksi Partai NasDem ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 merupakan wujud nyata perjuangan Partai NasDem.
Dalam rapat paripurna ke-15 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3), DPR mengesahkan 33 RUU yang masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021.
Dari 33 RUU tersebut, empat di antaranya merupakan usulan Fraksi NasDem. Yaitu, RUU Pendidikan Kedokteran, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
"Jadi empat RUU itu memang salah satu yang menjadi prioritas kita dalam proses legislasi yang ada di parlemen," ujar Saan saat ditemui seusai rapat paripurna DPR RI tersebut.
baca juga: NasDem Ajukan RUU PKS sebagai Prolegnas Prioritas
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, masuknya empat RUU usulan NasDem ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 merupakan keberpihakan Partai NasDem terhadap empat kelompok sasaran di masyarakat.
"Jadi selain komitmen, itu juga merupakan keberpihakan Fraksi Partai NasDem terhadap empat kelompok sasaran yang menurut kami menjadi bagian terpenting keberadaannya di masyarakat," jelasnya.
Legislator NasDem itu menilai, keempat RUU tersebut menjadi urgensi di masyarakat saat ini.
"Memang ini harus terus kita jaga, lindungi, dan proteksi," pungkasnya. (OL-3)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved