Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SAKSI kasus rasuah ekspor benih lobster, Anggia Tesalonika Kloer mengaku disewakan satu unit apartemen dan mobil oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Anggia merupakan sekretaris pribadi Edhy.
"Saya disewakan apartemen sebagai apartemen saya karena tidak punya keluarga di Jakarta," ujar Anggia di ruang sidang Pengilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/3).
Anggia yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara menyebut apartemen yang disewakan kepadanya terletak di Apartemen Signature Cawang. Namun, tidak mengetahui harga sewa apartemen.
Saat dikonfirmasi oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apartemen itu disewakan oleh Edhy kepadanya.
Dalam keterangannya yang dituangkan di BAP, Anggia mengetahui hal tersebut melalui sekretaris pribadi Edhy lainnya bernama Amiril Mukminin.
"Amiril sempat mengatakan kepada saya bahwa terkait dengan penyewaan adalah dari Bapak. Bapak di sini maksudnya adalah Edhy Prabowo," kata JPU KPK membacakan BAP yang langsung diiyakan Anggia.
Selain apartemen, Anggia juga diberikan satu unit mobil Honda H-RV oleh Edhy. Pemberian itu dilakukan setelah dirinya sembuh dari covid-19 pada Oktober 2020.
"Saya dipinjamkan mobil untuk mempermudah dari tempat tinggal ke kantor agar tidak menggunakan kendaraan umum. STNK atas nama Ainul (staf istri Edhy)," terang Anggia.
Selain dirinya, Anggia mengakui penyewaan apartemen juga dilakukan terhadap dua sespri Edhy lainnya, yakni Fidya Yusri dan Putri Elok.
Anggia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. Dalam kasus ini, total suap yang diberikan ke Edhy sebesar US$103 ribu dan Rp706.055.440 atau mencapai Rp2,1 miliar.
Suap itu diduga untuk mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya yang menjadi syarat ekspor benur kepada PT DPPP. (OL-8)
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KKP berkomitmen membangun sejumlah sarana dan prasarana di kawasan Warloka Pesisir yang mencakup dermaga permanen, gudang beku (cold storage) berkapasitas memadai, serta pabrik es.
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
CTI-CFF bekerja sama dengan KKP mengadakan media gathering untuk memperingati ulang tahun ke-16 CTI-CFF dan secara resmi meluncurkan perayaan Hari Terumbu Karang 2025, Kamis (22/5).
Berkat respons cepat dari pihak Basarnas dan KKP, jenazah berhasil dievakuasi saat kapal masih berada di perairan sekitar Belawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved