Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KETUA DPR RI Puan Maharani akan menyampaikan pidato pada rapat paripurna DPR dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan IV tahun sidang 2020-2021. Rapat paripurna terjadwal dimulai pukul 13.00 WIB di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/3).
Dalam pidato Rapat Paripurna nanti, Puan akan menyampaikan beberapa hal di antaranya mengenai agenda DPR pada masa sidang ini.
Pembahasan sejumlah rancangan undang-undang dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 dan mitigasi penanganan bencana alam akan disampaikan. Puan juga mengajak seluruh anggota DPR untuk mengoptimalkan waktu dalam bertugas mengemban amanat masyarakat.
“Dalam masa sidang ini, agar kita dapat menggunakan waktu secara optimal untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas konstitusional DPR,” kata Puan.
Puan berharap anggota DPR RI tetap produktif pada masa pandemi, khususnya setelah menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses lalu. Masa reses merupakan waktu bagi anggota DPR untuk lebih dalam melihat, merasakan, dan mendengarkan suara masyarakat, khususnya di daerah pemilihan masing-masing. (Sru/OL-09).
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved