Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Organisasi Kepanitiaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Ramli Batubara, menangkis pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengatakan peserta KLB di Sibolangit abal-abal.
"Kalau AHY mengatakan bahwa peserta hari ini abal-abal itu jelas-jelas salah," ujar Ramli Batubara dalam keterangannya, Jum'at (5/3).
"Kenapa? Karena kalau masih mengacu pada Anggaran Dasar Rumah Tangga Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan. Sesuai AD/ART Pasal 83, ada pasal yang membuat kepesertaan tidak menjadi prioritas," lanjutnya.
Menurutnya, data atas permintaan itu dilakukan sebelum KLB. Itu berarti sampai terakhir saat hendak dilakukan pembukaan acara KLB, tanda tangan Ketua DPC yang meminta KLB itu digelar sudah terhimpun hingga 412 orang.
"Secara otomatis yang hadir di sini adalah unsur yang mewakili karena kita tahu AHY mengatakan solid untuk seluruh ketua-ketua DPC dan DPD tidak hadir. Yes tidak hadir secara fisik, akan tetapi dalam bentuk dukungan dan permintaan," jelasnya.
Dia pun kembali menegaskan bahwa kata permintaan itu dilakukan dan sudah ditandatangani oleh para ketua DPC di atas materai dan diserahkan kepada pihaknya.
"Peserta yang hadir saat ini adalah unsur-unsur dari DPC. Para ketuanya telah menandatangani sebelum dilakukannya KLB. Artinya, kata-kata permintaan. Permintaan dari DPC untuk melakukan kongres luar biasa," pungkasnya. (N-2)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved