Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang dan dokumen dari serangkaian penggeledahan kasus yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Penyidik menggeledah dua lokasi yakni kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel dan kediaman pribadi Nurdin, Selasa (2/3).
"Dari dua lokasi penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara dan sejumlah uang tunai," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (2/3).
Sehari sebelumnya, penyidik KPK menggeledah dua lokasi lain yakni rumah dinas jabatan Nurdin dan rumah dinas jabatan Sekretaris Dinas PUTR Edy Rahmat. Dari penggeledahan itu, kata Ali Fikri, penyidik menyita dokumen terkait perkara ini dan uang tunai.
KPK belum mengungkap jumlah uang yang disita. Ali Fikri mengatakan penyidik masih akan menghitung sitaan uang itu. Dokumen yang disita juga masih akan divalidasi untuk kemudian dilakulan penyitaan.
"Jumlah uang tunai saat ini masih akan dilakukan penghitungan kembali oleh tim penyidik KPK. Terhadap dokumen dan uang tunai akan dilakukan validasi dan analisa lebih lanjut dan segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti," ucapnya.
KPK menetapkan tiga tersangka dari hasil tangkap tangan kasus Nurdin itu. Selain Nurdin, KPK juga menetapkan tersangka Sekretaris Dinas PUTR Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto.
Agung diduga menyerahkan uang senilai Rp2 miliar kepada Nurdin melalui Edy. Uang itu diduga untuk pengerjaan proyek Wisata Bira yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan Agung.
Selain itu, KPK menduga Nurdin menerima uang dari beberapa kontraktor proyek lain. Rinciannya, senilai Rp200 juta pada Desember 2020, Rp1 miliar pada pertengahan Februari 2021, dan Rp2,2 miliar pada awal Februari. Total penerimaan yang diduga Rp5,4 miliar. (OL-14)
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pemerintah pusat sedang menyiapkan pembangunan tanggul laut sepanjang 20 kilometer.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, menekankan pentingnya adopsi teknologi survei dan pemetaan secara masif
International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi tonggak penting penguatan kolaborasi pembangunan infrastruktur nasional.
Infrastruktur kampus harus mendukung proses belajar yang adaptif, berbasis teknologi, dan kolaboratif sehingga mampu mencetak lulusan yang siap bersaing secara global.
Kelima proyek tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.3.1/871 Tahun 2025 tentang Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Daerah.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Menurut Rossa, KPK yakin uang suap untuk eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan bukan dari Harun. Rossa merupakan penyelidik yang ikut dalam OTT ini, beberapa tahun silam.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Sebanyak delapan orang terjaring.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah kliennya memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon seluler saat OTT KPK
Helmi Hasan dan Mian ditetapkan sebagai pasangan calon usai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Gubernur Bengkulu dengan perolehan suara sebanyak 616.469 suara sah.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 Setyo Budiyanto menyebut operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu rangkaian kewenangan KPK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved