Kamis 25 Februari 2021, 22:04 WIB

Jaksa Buka Opsi Ajukan Kasasi atas Banding Terdakwa Jiwasraya

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Jaksa Buka Opsi Ajukan Kasasi atas Banding Terdakwa Jiwasraya

Antara/Reno Esnir
Suasana persidangan kasus Jiwasraya

 

JAKSA penuntut umum dalam perkara kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (persero  Bima Suprayoga mengatakan kemungkinan soal pengajuan kasasi terkait pengurangan hukuman salah satu terhadap salah satu terdakwa. 

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Direktur Keuangan PT AJS Hary Prasetyo dari pidana penjara seumur hidup menjadi 20 tahun.

"Semua terbuka kemungkinan (mengajukan kasasi)," ujar Bima saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/2).

Namun, Bima menambahkan, pihaknya belum menentukan sikap. Pasalnya sampai saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat belum menerima putusan banding dari PT Jakarta. 

"Kami harus terima putusannya dulu, setelah terima baru kami ada waktu untuk pelajari. Sesuai KUHAP kan diatur, kemudian baru kami menentukan sikap," tandasnya.

Terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Ali Mukartono juga belum bisa menanggapi hal tersebut lebih lanjut. Ia mengatakan masih menunggu laporan dari Kejari Jakarta Pusat.

Baca juga : Joko Tjandra Beberkan Alasannya Tolak Action Plan dari Pinangki

"Belum ada laporan dari Kejari Pusat," singkat Ali. 

Dalam pemberitaan sebelumnya, majelis hakim PT Jakarta yang diketuai Haryono tetap menyatakan bahwa Hary terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Namun, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum Hary tidak memuat hal-hal baru.

Lebih lanjut, majelis hakim PT Jakarta menilai putusan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Hary. Sebab, vonis di tingkat pertama kurang memenuhi tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia.

"Sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut," terang majelis hakim.

Menurut majelis hakim, tujuan pemidanaan dalam tatanan teori pemidanaan tidak semata-mata pembalasan dengan segala konsekuensi keterbatasan ruang dan lingkungan, rasa malu, dan pengekangan, melainkan juga memberi pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual, dan kesadaran hukum.

Selain pidana 20 tahun, Hary juga dijatuhi pidana denda Rp1 miliar. Apabila tidak mampu membayar denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana kurungan 4 bulan. Hery bersama lima terdakwa lain dalam kasus megakorupsi Jiwasraya dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp16,807 triliun. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Luhut Pilih Pencegahan: OTT tak Bikin Jera

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 13 April 2021, 22:26 WIB
Luhut yang mengaku telah menjabat sebagai menteri hampir 7 tahun, mengganggap kinerja KPK tidak begitu maksimal dalam...
Antara

Moeldoko: Nekat Korupsi pasti Disikat

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 13 April 2021, 22:06 WIB
“Siapapun yang masih nekat korupsi, pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” ujar...
Antara/Dhemas Reviyanto

Luhut Minta KPK Terapkan Digitalisasi dalam Pencegahan Korupsi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 13 April 2021, 21:53 WIB
"KPK hari ini harus lebih cerdik dan cerdas dengan terus beradaptasi dengan teknologi. Dengan adanya digitalisasi akan membantu...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Salah Kaprah Salurkan Energi

Kenakalan remaja pada masa lalu hingga masa kini masih ada, bahkan semakin meninggi. Itu terjadi karena remaja sering kali mementingkan solidaritas grup.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya