Kamis 25 Februari 2021, 20:25 WIB

Joko Tjandra Beberkan Alasannya Tolak Action Plan dari Pinangki

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Joko Tjandra Beberkan Alasannya Tolak Action Plan dari Pinangki

Antara
Joko Tjandra

 

TERDAKWA kasus dugaan suap terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung, Joko Soegiarto Tjandra mengungkapkan alasannya menolak proposal action plan yang ditawarkan oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan. Terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu mengaku bahwa dirinya tidak dapat mengerti maksud action plan tersebut.

"Bahwa action plan ini sama sekali tidak bisa dikunyah. Tidak ada logika terhadap pembuatan proposal action plan ini," ujar Joko di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/2).

Dalam persidangan, Joko setidaknya memaparkan tiga alasan mengapa dirinya menolak action plan tersebut. Keberatan pertama terkait dengan salah satu butir action plan yang memintanya untuk menandatangani security deposit (akta kuasa menjual). Ia menyebut bahwa selama kariernya sebagai pengusaha, tidak pernah menemukan surat kuasa seperti itu.


"Meminta kepada saya memberikan security deposit dengan memberikan hak-hal absolut, substitusi, untuk menggadaikan aset saya, memberikan wewenang kepada mereka menentukan harga dan menjual dengan waktu kapan saja. Itu selama hidup saya selama ini sebagai pengusaha lebih dari 55 tahun tidak pernah saya baca surat kuasa seperti itu," papar Joko.

Kedua, Joko menilai upaya hukum yang diajukan oleh kubu Pinangki melalui fatwa MA tidak lazim. Pasalnya selama ini, ia telah melakukan berbagai upaya hukum dan tidak pernah rampung dalam kurun waktu yang singkat.

"Sebegitu simple, sebegitu gampangnya, pihak kejaksaan mengirimkan surat ke MA, dan MA pada hari dan detik yang sama membalas kembali dengan memberikan putusan fatwa. Saya menganggap itu sesuatu yang tidak lazim, dan tidak mungkin bisa terjadi," terangnya.

Keberatan ketiga yang disampaikan Joko terkait dengan pembayaran fee yang tertuang dalam action plan, misalnya pembayaran US$250 ribu untuk konsultan fee dan US$500 untuk konsultan fee media. Joko menolak action tersebut karena kubu Pinangki disebutnya belum menjalankan pekerjannya.

Dua hari setelah membaca action plan yang ditawarkan, Joko lantas mengatakan kepada Anita Kolopaking yang saat itu menjadi pengacaranya untuk tidak lagi meneruskan upaya hukum lewat fatwa MA.

"Saya mengatakan kepada Anita, ini sifatnya peniupuan, ini bukan proposal. Ini proposal penipuan. Saya tidak mau lagi berhubungan dengan orang-orang itu," tandas Joko.

Diketahui, action plan yang diajukan bertujuan agar Joko terbebas dari eksekusi berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) No. 12 tanggal 11 Juni 2009. Dengan begitu, Joko bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. (OL-8)

 

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

Kota yang Baik adalah yang Membahagiakan Warganya

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 17 April 2021, 21:40 WIB
Perencanaan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kearifan lokal, sejarah, hingga struktur ekonomi...
Dok. Sekretariat  Pers Presiden RI

Presiden: Ibu Kota Baru Usung Smart City dan Inklusivitas

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 17 April 2021, 21:24 WIB
Selain pintar, ibu kota negara baru juga harus dirancang secara matang agar menjadi kawasan yang kondusif dan inklusif, terbuka bagi...
Antara

Nilai Agama Harus Terpancar dalam Bernegara

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 17 April 2021, 20:20 WIB
Menurut dia, nilai-nilai luhur agama harus menjadi prinsip dan sasaran bernegara. Misalnya menyangkut kesejahteraan, keadilan, kesetaraan,...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Maksimalkan Target di Ajang Pramusim

EMPAT tim semifinalis Piala Menpora, yakni PSS Sleman, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar, akan memaksimalkan turnamen pramusim sebelum berlanjut ke Liga 1

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya