Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja.
Lembaga antirasuah itu memanggil Sjarief sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dalam kasus dugaan suap terkait ekspor benih lobster.
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (22/2).
Selain Sjarief, penyidik KPK juga memanggil lima orang lainnya sebagai saksi untuk mendalami dugaan suap yang diterima Edhy. Kelimanya adalah Dina Susiana dan Sahridi Yanopi selaku karyawan swasta, seorang mahasiswa bernama Yunus Yusniani, serta dua orang notaris PPAT, yakni Dhody Ananta Rivandi dan Selasih J Rusma.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dari PT Dua Putra Perkasa dan PT Aero Citra Kargo melalui Ahmad Bahtiar yang ditransfer ke rekening staf istri Edhy.
Edhy lantas membelanjakan barang-barang mewah menggunakan uang suap dalam kasus perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 tesebut saat berada di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Adapun lima tersangka lainnya selain Edhy dan Amiril adalah dua Staf Khusus Menteri KKP, yakni Safri dan Andreau, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, serta Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito. (Tri/OL-09)
Simak rangkuman fakta dan keterangan ahli dari pihak pemohon maupun KPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait prosedur penetapan tersangka dan kerugian negara
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved