Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menekankan peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan juga BUMN di bidang permodalan memberikan formulasi yang tepat dan dapat membantu pelaku UMKM.
“PDB kita itu terbesar dari pelaku UMKM yaitu di atas 51 persen. Maka kita tekankan betul peran LPDB, peran permodalan madani kemudian peran pegadaian, peran bank-bank himbara lainnya,” ujar Aria Bima dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (22/2).
Menurut dia, permodalan UMKM itu berbeda antara modal tetap dan modal kerja. Ia meminta agar dicarikan formula permodalan yang bervariasi, mengingat jika terjadi kemacetan di modal tetap, maka pihak perbankan atau pemberi modal harus menyiapkan skenario penyelesaian yang konkrit terhadap modal kerjanya.
“Saya sangat percaya pertemuan-pertemuan seperti ini termasuk optimalisasi pengawasan Komisi VI terhadap UMKM, baik masalah anggaran, menyangkut BUMN maupun menyangkut perbankan komersial, akan membuat status skenario UMKM mampu bernavigasi dalam situasi pandemi saat ini maupun pascapandemi,” ujarnya.
Sebelumnya hasil survei yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk menunjukkan pelaku UMKM tetap optimistis meski di tengah tantangan pemulihan ekonomi usai terkontraksi karena pandemi.
Hasil Survei Aktivitas Bisnis UMKM BRI pada kuartal IV 2020 mengindikasikan kegiatan usaha UMKM sedikit menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal itu tercermin pada BRI Micro & SME Index (BMSI) yang turun dari 84,2 pada kuartal III menjadi 81,5 pada kuartal IV 2020.
Walaupun begitu, pelaku UMKM masih tetap optimistis menyongsong kuartal I 2021 yang ditunjukkan oleh ekspektasi BMSI yang tetap di atas ambang batas 100. (Ant/OL-09)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved