Senin 22 Februari 2021, 10:40 WIB

DPR Minta Pemerintah Selesaikan Uang Purnabakti KPU 2012-2017

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR Minta Pemerintah Selesaikan Uang Purnabakti KPU 2012-2017

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim.

 

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah segera menyelesaikan pembayaran uang penghargaan purnabakti kepada ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode 2012-2017.

Luqman mengatakan dirinya menerima informasi bahwa pemerintah belum membayarkan uang penghargaan purnabakti tersebut.

"Saya minta Plt Ketua KPU, Menteri PAN dan RB, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara segera berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti ini segera dibayarkan," kata Luqman di Jakarta, Senin (22/2).

Dia menilai ketua dan anggota KPU periode 2012-2017 di seluruh Indonesia telah berjasa besar menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 serta melaksanakan ratusan pemilihan kepala daerah.

Menurut dia, berkat jasa ketua dan anggota KPU periode 2012-2017 di seluruh Indonesia, pergantian kepemimpinan nasional dan pergantian kepemimpinan daerah dapat berjalan dengan damai dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

Dia mengatakan saat ini sudah tahun 2021, berarti sudah empat tahun terhitung sejak 2017, namun pemerintah belum menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti.

"Kondisi ini menyedihkan dan memprihatinkan. Sudah terlalu lama, semoga bukan karena pemerintah lupa, dan jangan juga karena alasan negara tidak punya anggaran," ujarnya.

Politikus PKB itu menilai dalam situasi ekonomi rakyat yang jatuh akibat pandemi Covid-19, berapapun uang penghargaan purnabakti yang berhak diterima mantan ketua dan anggota KPU 2012-2017 pasti sangat berarti. (Ant/OL-09)
 

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

Namanya Terus Dikaikan, Moeldoko Ancam Partai Demokrat

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 25 Februari 2021, 20:28 WIB
"Saya tidak mengerti perkembangan internal mereka seperti itu. Saya pikir sudah selesai. Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya...
Antara

Joko Tjandra Beberkan Alasannya Tolak Action Plan dari Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 25 Februari 2021, 20:25 WIB
"Bahwa action plan ini sama sekali tidak bisa dikunyah. Tidak ada logika terhadap pembuatan proposal action plan ini," ujar...
Antara/Sigid Kurniawan

Klaim Kooperatif, Joko Tjandra Minta Dituntut Bebas

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 25 Februari 2021, 20:00 WIB
"Saya mohon tuntut bebas, karena tentunya waktu tim pemeriksa oleh Pak Rudi Margono (penyidik), saya buka semua, saya ceritakan semua,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya