Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
PENASIHAT hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman, Maqdir Ismail kembali mengungkit tudingan saksi dalam sidang sebelumnya yang menyebut bahwa dirinya pernah menjalin komunikasi dengan Hiendra Soenjoto. Hiendra diketahui merupakan terdakwa yang diduga menyuap Nurhadi.
Maqdir yang mengikuti sidang secara virtual dari Rutan KPK bertanya kepada Hiendra mengenai kesaksian seorang advokat bernama Bashori dalam sidang pada Rabu, 23 Desember 2020.
Hiendra membantah pernyataan Bashori yang menyatakan bahwa dirinya menjalin komunikasi dengan Maqdir.
"Soal HP diberikan ke Pak Maqdir itu tidak benar, tidak benar," ujar Hiendra di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (19/2).
Saat telah ditetapkan sebagai tersangka, Hiendra mengaku jika dirinya pernah menelepon Bashori. Dalam komunikasi itu, Bashori menjelaskan ihwal penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Hengky Soenjoto yang merupakan kakak dari Hiendra.
"Saya tanyakan, lalu bapak mau bantu gimana. Pak Bashori bilang mau praperadilan. Saya tanya, bapak ada pengalaman praperadilan nggak, kata dia nggak punya. Lalu dia bilang, 'Nanti saya akan bicara sama Pak Maqdir, bertanya soal praperadilan'," papar Hiendra.
Dalam berita acara pemeriksaan Bashori yang dibacakan jaksa penuntut umum KPK pada sidang terdahulu, Bashori menjelaskan bahwa Hiendra menyebut-nyebut nama Maqdir Ismail setelah penyidik KPK menggeledah rumah Hengky.
Dalam BAP itu, Bashori mengatakan Hiendra ingin mempertemukan dirinya dengan Maqdir untuk membicarakan soal praperadilan terhadap penyitaan tanpa izin.
Beberapa hari setelah kejadian itu, Bashori mengaku didatangi oleh dua orang tak dikenal yang menyerahkan ponsel dan mengatakan ada orang yang ingin berbicara. Adapun orang yang ada di dalam ponsel tersebut adalah Hiendra yang kali ini meminta Bashori untuk berbicara dengan orang yang mengenalkan diri sebagai Maqdir.
"(Maqdir) menyampaikan untuk memberikan nasihat tentang praperadilan. Saya jelaskan ke dia, Hengky nggak akan lakukan praperadilan karena tidak ada prosedur yang dilampaui," ujar Bashori menirukan percakapannya.
Dalam perkara ini, Nurhadi diduga menerima suap dari Hiendra melalui Rezky Herbiyono, menantu Nurhadi. Penyuapan tersebut terkait pengurusan perkara di MA antara perusahaan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Suap lainnya dari Hiendra dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan Azhar Umar terkait akta nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT. Adapun total suap yang diberikan Hiendra lebih dari Rp45,7 miliar. (OL-8)
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan bahwa KPK dengan konsep follow the money,.
Lakso meminta KPK tidak pandang bulu dalam penanganan kasus ini. Semua pihak diharap disikat, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berpendapat, proyek pembangunan jalan selama ini memang menjadi ladang untuk dikorupsi.
Asep mengatakan, hitungan kasar itu didapat dari perjanjian komitmen fee sebesar 10 sampai 20 persen tiap proyek yang dikerjakan. Nilai total proyek menyentuh Rp231,8 miliar.
Asep menerangkan, HEL selaku PPK pada Satker PJN Wilayah I Sumut, berperan sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas beberapa hal.
Dito Mahendra, hingga kini, belum diperiksa KPK usai rumahnya digeledah sampai menjadi terdakwa kasus kepemilikan senjata ilegal.
KPK menjadwalkan pemeriksaan advokat Lucas terkait pencucian uang yang menjerat sekretaris MA Nurhadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
KPK terus mendalami dugaan kasus pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Penyidik menduga dia menyamarkan penerimaan uang melalui menantunya.
Dua kali mangkir, Bareskrim Polri pada hari ini, Rabu (26/4) kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap Dito Mahendra sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata ilegal.
KPK menggeledah rumah Dito Mahendra pada 13 Maret 2023. Upaya paksa itu dilakukan untuk mencari bukti kasus dugaan pencucian uang yang menjerat Nurhadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved