KPK Harap Korupsi Gratifikasi Berhenti di Bupati Muara Enim

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pejabat negara untuk berani menolak gratifikasi. Kasus korupsi karena gratifikasi diharap berhenti di Bupati Muara Enim Juarsah.

"KPK kembali mengingatkan kepada para penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi dan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/2).

Karyoto juga meminta para pengusaha untuk bekerja dengan jujur. Lobi-lobi pejabat untuk dapat proyek diminta dihilangkan.

"KPK juga mengingatkan kepada pihak swasta, agar selalu melaksanakan prinsip bisnis secara bersih dan jujur," ujar Karyoto.

Karyoto menegaskan akan menindak siapapun yang berani korupsi di Indonesia. Pejabat maupun pihak swasta manapun bakal disikat tanpa pandang bulu. Juarsah ditetapkan sebagai tersangka usai KPK melakukan pengembangan kasus dugaan suap proyek-proyek dinas PUPR di Muara Enim pada 2019.

Dia diduga menyepakati dan menerima sejumlah uang komisi lima persen dari beberapa proyek dinas PUPR di Muara Enim pada 2019. Salah satu uang haram yang diterima Juarsah berasal dari pihak swasta Robi Okta Fahlefi.

Juarsah juga membagi-bagi proyek pengadaan barang dan jasa di dinas PUPR Muara Enim pada 2019. Dia diduga menerima Rp4 miliar secara bertahap. Juarsah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

baca juga: Lagi, Bupati Muara Enim Tersangka Kasus Korupsi

Kemudian, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dia juga disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-3)