Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Ketua DPR RI Rachmat Gobel menegaskan penanganan terkait masalah klasik tentang pupuk subsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir, demi tercapainya tujuan peningkatan produksi pertanian serta pendistribusian pupuk subsidi secara merata.
Mengingat, tutur Gobel, seperti diketahui hingga sampai saat ini berbagai upaya dan skema telah dilakukan pemerintah pusat namun masih saja ditemukan berbagai persoalan masalah pupuk subsidi di berbagai daerah di Indonesia.
Demikian ditekankan Gobel usai memimpin rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminuddin, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dan Ketua Komisi XI Dito Ganinduto dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).
“Penanganan subsidi pupuk harus dilihat serta ditinjau dari hulu hingga ke hilir. Persoalannya dimana? Persoalan pupuk subsidi ini harus dilihat sampai ke tingkat desa yakni dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Ini yang harus dilihat secara total," jelasnya.
"Penyaluran pendistribusian pupuk subsidi ini kan ada di masing-masing sistem baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Hal tersebut harus dikaji lebih mendalam dan oleh karena itu persoalan pupuk subsidi tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian,” ujar Gobel.
Namun juga, ungkap politikus Fraksi Partai NasDem tersebut, juga diperlukan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan jajaran kementerian lainnya seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Jadi, penyelesaian masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidi saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian wajib dilakukan secara total untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Mengingat, persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN. Tidak hanya itu, sementara persoalan fiskal keuangan dan pupuk subsidi berada dibawah Menteri Keuangan," tuturnya.
"Selain itu, persoalan pupuk juga berkaitan dengan Kementerian ESDM karena terkait suplai gas dan sebagainya. Jadi, menyelesaikan masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidinya saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara total. Itu yang harus kita pikirkan ke arah sana untuk mewujudkan ketahanan pangan,” tandas Gobel.
Oleh karena itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mengungkapkan DPR RI secara sengaja mengadakan rapat gabungan untuk konsultasi mendiskusikan isu-isu terkini soal masalah-masalah tentang pupuk subsidi.
“Tujuannya, agar kita secara bersama-sama bisa memecahkan persoalan masalah klasik tentang pupuk ini Apalagi, masalah pangan karena ini sudah menyangkut permasalahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” pungkas Gobel. (RO/OL-09)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved