Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyambut baik pelaksanaan program Bantuan Presiden (Banpres) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kendal.
Hekal menilai, bantuan yang dinaungi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) ini memberi iklim positif pada dunia usaha mikro khususnya di masa krisis akibat pandemi Covid-19.
Saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI dengan perwakilan dari Kemenkop UKM, Kementerian BUMN, PT Jamkrindo dan PT Bank Negara Indonesia di Semarang, Jawa Tengah (5/2/2021), Hekal menyebut Banpres BPUM di Kabupaten Kendal sudah berjalan cukup baik dengan penyaluran yang tinggi.
Namun demikian, Hekal memberi sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah maupun stakeholder terkait program tersebut.
Politikus Fraksi Gerindra itu menjabarkan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perbaikan mulai dari terkait perbaikan data penerima hingga persyaratan penerima bantuan.
“Ambil contoh tahun 2021 ini kan perbaikan data yang harus dilakukan. Yang kedua mungkin dari segi persyaratan, ada persyaratan bahwa penerima bantuan tidak boleh punya utang. Sedangkan kalau memang untuk usaha, pada umumnya semua punya utang,” jelasnya
Diketahui, sektor UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Dampak negatif dari Covid-19 terhadap sektor UMKM berbanding lurus dengan perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data Kemenkop UKM pada 2020, sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi dilaporkan terdampak negatif Covid-19. Program Banpres BPUM pun diharapkan menjadi penyelamat bagi pelaku UMKM untuk bertahan di situasi krisis saat ini.
Hekal pun menekankan perlunya kemudahan baik pengajuan maupun penyaluran bantuan yang diwakilkan kepada stakeholder seperti perbankan. Hekal pun mendorong pemerintah untuk cepat memberi bantuan kepada masyarakat. Menurutnya, lebih banyak uang yang bisa diputarkan ke masyarakat dan pelaku UMKM tentu bisa lebih cepat membantu pemulihan ekonomi Indonesia.
“Dalam kondisi ekonomi sedang resesi, kita tahu sendiri bahwa kita dalam kondisi minus, overall tahun ini kita minus. Kita harus bisa mementingkan dana ini segera sampai ke masyarakat. Jadi lebih baik memang bagaimana pemerintah bisa cepat memberikan bantuan ke masyarakat, menyalurkan uang kepada masyarakat supaya roda perekonomian bisa berputar.” tutup legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut. (RO/OL-09)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved