Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud mengapresiasi langkah awal Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sehari usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru.
Dalam catatannya yang berjudul, 'Safari Kapolri Baru: Indah di mata, Damai di hati', Rudy mengungkapkan kekagumannya atas sikap Kapolri kepada tokoh agama. "Sungguh pemandangan yang adem dan penuh makna, begitu melihat safari kebangsaan," ungkapnya kepada Parlementaria, di Jakarta Selasa (2/2/2021).
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, sebuah tradisi luhur yang sangat dijunjung tinggi, yakni sowan kepada tokoh-tokoh agama dari organisasi massa Islam terbesar di negeri ini. Yaitu kepada Pengurus Besar nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah serta DPP Rabithah Alawiyah.
Baca Juga: Kapolri Nasrani
Dalam lawatan safarinya, Listyo pun menemui tokoh-tokoh agama dari ormas besar Islam. Rudy mengungkapkan, ada momen menggelitik, di mana Ketua PBNU KH. Said Aqil Siradj sempat berkelakar dengan khas NU-nya dengan menyebut bahwa Pak Listyo adalah NU cabang Nasrani. ''Mendengar celetukan itu, semua tertawa,'' lanjut Rudy.
"Pak Listyo yang saya yakin, merasa sangat di-wong-ke. Di PP Muhammadiyah, Pak Listyo tampak berpeci hitam layaknya Pak Haji. Di sana, Kapolri menyatakan dengan lugas, korpsnya siap dan terbuka dikritik. Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nashir pun menimpali, bahwa Polri adalah Polisi sahabat umat," ungkap Rudy.
Maraton safari berlanjut ke DPP Rabithah Alawiyah. Pimpinan Rabithah Alawiyah, Habib Zen Umar bin Smith. Di ormas yang menghimpun keturunan langsung Nabi Muhammad SAW tersebut Pak Listyo menyatakan, bagaimana ke depan antara umara dan ulama mampu bersinergi dalam melakukan banyak hal.
Di samping juga pihaknya menerima masukan bagaimana polisi mampu memberikan pelindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan yang berbentuk harkamtibmas. Kapolri mengajak untuk bersinergi mengedukasi umat melaksanakan 5M dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Dalam catatannya Rudy menyimpulkan, bahwa yang dilakukan oleh Kapolri dalam safari kebangsaannya ini begitu indah di mata dan damai di hati. Hal ini seolah meredam merebaknya hoaks, sentimen, serta narasi adanya kriminalisasi ulama oleh Polri dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo hadir bagai oase di tengah gurun pasir. Hal ini sekaligus menampik isu sensitif, bahwa perbedaan agama Kapolri baru dapat menjadi ganjalan dalam memimpin Polri.
“Buktinya, ia diterima dengan hangat, dan saya rasa berhasil merajut kebersamaan yang begitu nyata. Di mata saya, Kapolri baru kita, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sadar bahwa sebagai pimpinan institusi penegak hukum, ia harus berdiri di atas agama dan golongan manapun. Salam dan Hormat Saya untuk Kapolri baru Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo," tukas Rudy dalam catatanya. (RO/OL-10)
Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Kebijakan ambang batas bukan sekadar instrumen penyaring peserta pemilu.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Nama Lola Nelria Oktavia mendadak menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Lola Nelria Oktavia memberikan teguran keras kepada Kapolresta Sleman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved