Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
OMBUDSMAN RI menyoroti penanganan terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Sugiarto Tjandra saat berstatus buron.
Dalam penanganan kasus hukum Joko, Ombudsman melihat adanya dugaan maladministrasi, selain kurangnya sinergi antarlembaga. Hal ini terungkap dari hasil investigasi mandiri Ombudsman.
Sesuai ketentuan Pasal 7 Huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, salah satu tugas Ombudsman ialah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
"Wujud dari pelaksanaan mandat itu salah satunya Ombudsman melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Mengenai dugaan maladministrasi proses eksekusi terpidana Joko Soegiarto Tjandra dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," ungkap Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam konferensi pers virtual, Kamis (28/1).
Baca juga: Ini Maladministrasi di Kepolisian yang Dilaporkan ke Ombudsman
Dia menekankan bahwa investigasi Ombudsman melalui serangkaian penggalian keterangan terhadap Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi, Inspektur Jenderal Kemenkum HAM, Ditjen Dukcapil, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ahli. Upaya mencari keterangan dari sejumlah pihak berlangsung pada Juli-Agustus 2020.
Menurut Adrianus, pencarian Joko selama menjadi buron oleh penegak hukum dan instansi terkait dinilai berlarut-larut. Penyebabnya ialah tidak ada sinergi antarinstansi.
"Hal yang menjadi sorotan dalam penanganan DPO atas nama Joko Tjandra ini perlunya sinergi yang efektif antar penegak hukum. Sehingga, penyelesaian masalah DPO Joko Tjandra dilakukan lebih objektif, transparan dan akuntabel," pungkasnya.(OL-11)
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi menuntut penanganan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham
Sunan Kalijaga pengacara kontroversial? Cari tahu profil, kasus-kasus kontroversial, dan kontroversi Sunan Kalijaga! Klik di sini untuk berita terupdate! lihat selengkapnya
Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritas yang kerap menjadi sorotan media, baik karena kariernya maupun kontroversi yang mengiringinya.
Ketum HIPMI Kepulauan Riau Sari Mulyawati, menyampaikan harapannya agar Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, segera dibebaskan
Eksaminasi yang merupakan usaha yang sangat penting bagi kalangan akademisi dalam mengkritisi putusan pengadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved