Selasa 26 Januari 2021, 09:34 WIB

KPK Tuding Isu Taliban dan Radikal Sarat Kepentingan

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Tuding Isu Taliban dan Radikal Sarat Kepentingan

ANTARA/Aditya Pradana Putra
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada kelompok Taliban dan radikal di dalam instansinya. Isu itu diduga digaungkan kelompok tertentu untuk meneror pegawai KPK.

"KPK mencurigai diangkatnya isu tersebut adalah upaya pihak-pihak yang punya tujuan-tujuan tertentu apa pun itu," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Selasa (26/1).

Ghufron mengatakan tidak pernah melihat ada kelompok radikal atau Taliban selama setahun dia memimpin KPK. Dia menjamin dua isu itu merupakan hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK Buka Kemungkinan Jerat Perusahaan Lain Terkait Korupsi Benur

Dia menjamin KPK bekerja sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada kepentingan lain selain memberantas korupsi di Indonesia.

"KPK akan selalu mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Kami selalu terbuka atas kritik dan mengajak masyarakat untuk mengawal setiap prosesnya," ujar Ghufron.

Sebelumnya, penyidik KPK Novel Baswedan mengaku pihaknya kembali diserang isu kelompok Taliban dan radikal .

Novel menegaskan isu tersebut tidak benar.

"Isu radikal dan Taliban sudah sering digunakan oleh para pendukung koruptor. Padahal jelas isu itu tidak benar dan mengada-ada," kata Novel dalam keterangan tertulis, Senin (25/1).

Novel mengatakan serangan itu digencarkan beberapa orang di media sosial.

Isu diduga dibuat orang yang tidak suka dengan pengusutan kasus di Lembaga Antikorupsi itu. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Pengacara: Tuntutan Jaksa Terhadap Nurhadi Hal Zalim

👤Widhoroso 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 06:25 WIB
TIM pengacara mantan Sekretaris Mahakamah Agung (MA) Nurhadi menilai tuntutan jaksa KPK ke Nurhadi dan Rezky Herbiyono adalah tindakan...
ANTARA FOTO/Endi Ahmad

Hasnaeni Ingin Hasil KLB Demokrat Segera Disahkan Oleh Kemenkumham

👤Siswantini Suryandari 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 05:39 WIB
Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni yang juga kandidat ketua umum berharap keputusan hasil KLB ini segera...
ANTARA/Asprilla Dwi Adha

SBY Merasa Bersalah Pernah Beri Jabatan Kepada Moeldoko

👤Widhoroso 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 04:50 WIB
SBY kecewa dengan tindakan Moeldoko yang dinilainya tidak kesatria karena telah bersekongkol dengan internal Partai Demokrat melakukan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya