Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat tuduhan ditunggangi kelompok taliban dan radikal. Produsen isu itu disinyalir berasal dari pihak yang tidak suka dengan kerja pemberantasan rasuah.
"Isu radikal dan Taliban sudah sering digunakan oleh para pendukung koruptor. Padahal jelas isu itu tidak benar dan mengada-ada," kata Penyidik KPK Novel Baswedan dalam keterangannya, Senin (25/1).
Menurut dia, serangan ini digencarkan beberapa orang di media sosial. Isu diduga dibuat orang yang tidak suka dengan pengusutan kasus oleh KPK.
"Kawan-kawan sudah bisa menandai bahwa bila isu itu dihembuskan biasanya ada kepentingan mereka yang terganggu di KPK," ujar Novel.
Novel mengatakan serangan terhadap KPK sangat lumrah. Para pegawai KPK sering mendapat serangan dan intimidasi dari orang tak dikenal.
Baca juga: Maqdir Sebut KPK Wajib Hapus Status DPO Sjamsul Nursalim
Namun, dia menilai isu kelompok Taliban dan radikal merupakan yang terburuk. Pasalnya, isu tersebut memengaruhi masyarakat.
"Cukup banyak orang yang termakan dengan isu tersebut," tutur Novel.
Novel yakin masyarakat semakin paham pihak yang berupaya menggangu dan menyerang pemberantasan korupsi dengan segala cara. Termasuk, membuat fitnah dan narasi-narasi kelompok Taliban dan radikal.
Isu taliban dan radikal itu sudah berlangsung sejak tahun lalu. Namun kembali mencuat di media sosial belakangan.(P-5)
Maruarar juga meminta kepada KPK untuk menambah tiga personelnya dalam rangka mengawasi jalannya program rumah subsidi
KPK membuka peluang untuk mengusut kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) dari era Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik. Terbaru, Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Novel menilai gugatan yang dilayangkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Rossa merupakan bentuk serangan balik secara personal.
Namun demikian, hanya disampaikan secara singkat karena mereka tengah berada di tengah-tengah acara yang sedang berjalan.
KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak memastikan kasus Firli terus berproses.
Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan, menegaskan OTT merupakan strategi yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus besar korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved