Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan keputusan Satgas Penanganan Covid-19 yang melanjutkan pembatasan sosial hingga dua pekan ke depan adalah suatu hal yang lumrah.
Pasalnya, kasus aktif harian di Tanah Air terutama di Jawa dan Bali masih terus menanjak. Bahkan, dalam sepekan terakhir, angka kasus harian selalu berada di atas 10 ribu.
"Selama ini, kebijakan pembatasan sosial kan memang selalu dalam pertimbangan dua pekan. Jika hasil evaluasi sekarang masih buruk, pasti akan ada kebijakan baru," ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Rabu (20/1).
Baca juga : Komisi III DPR Sepakat Listyo Sigit Prabowo Pimpin Polri
Bahkan, jika dalam tambahan dua pekan berikutnya jumlah kasus aktif harian belum turun, Satgas pun berpeluang memperpanjang kembali program pembatasan sosial.
"Kalau nanti dalam dua minggu itu ternyata tingkat kesadaran masyarakat belum tinggi, kedisiplinan mereka semakin menurun, pasti akan ada langkah-langkah berikutnya yang sifatnya sama bagaimana pembatasan itu," tegas dia. (OL-2)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Prasetyo menambahkan hal itu dilakukan lantaran terdapat mekanisme penggantian yang harus dilakukan.
PIHAK istana membantah bahwa kebijakan penaikan tarif fantastis penaikan PBB sebesar 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan dampak efisiensi anggaran.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Pras menyebut akan ada ribuan pengisi acara yang menyemarakkan upacara HUT RI. Hiburan tersebut dipilih berdasarkan masukan dari masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan isi gelas yang diteguk Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved