Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR, Komjen Listyo Sigit Prabowo, akhirnya disepakati menjadi Kapolri. Sebanyak sembilan fraksi telah menyampaikan catatan dan pandangan mininya serta telah menyetujui Kabareskrim Polri tersebut memimpin Korps Bhayangkara.
Ketua Komisi III DPR Herman Herry dalam sidang yang dipimpinnya menegaskan berdasarkan pertimbangan dan catatan dari fraksi akhirnya pimpinan dan anggota Komisi III DPR secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Idham Aziz. "Dan menyetujui pengakatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan,"ucapnya, Rabu (20/1).
Dalam proses uji kepatutan dan kelayakan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut Listyo dinilai oleh beberapa anggota Komisi III memiliki komitmen yang kuat dalam merevolusi kultur dan kinerja dalam mengupayakan kembalinya kepercayaan publik terhadap Polri. "Dari paparan yang begitu komprehensif tadi saya lihat ada keinginan untuk merevolusi Polri secara keseluruhan," ujar anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani.
Menurut Arsul, dalam mewujudkan perubahan kultur Polri, termasuk mengubah Polri yang lebih melayani daripada penindakan, harus didukung oleh analisis big data yang baik. "Kami melihat keberhasilan prediktif polisi ini akan tergantung pada analisis big data selain dukungan anggaran dan juga butuh dukungan berbagai pihak," ucapnya.
Di sisi lain, Polri yang prediktif, sambung dia, memiliki potensi pelanggaran HAM karena termasuk dalam pendataan indentitas publik. Artinya, dibutuhkan teknis yang cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek. (OL-14)
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
stana dan DPR membantah isu Presiden Prabowo mengeluarkan surpres pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Simak klarifikasi lengkap DPR, Istana, dan tanggapan Komjen Suyudi.
Komjen Suyudi Ario Seto merespons isu yang menyebutkan ia bakal menjadi pengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Istana membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR RI terkait pergantian Kapolri
NAMA Komjen Rudy Heriyanto ramai di media sosial X atau sebelumnya Twitter). Salah satu akun menyebut Rudy salah satu jenderal yang digadang-gadang menjadi calon Kapolri baru.
"Sikap Kapolri sudah tepat. Selain responsif, transparan, dan tegas, beliau telah menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu,
Listyo akan menjadi Kapolri beragama nonmuslim kedua sepanjang sejarah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved