Sabtu 16 Januari 2021, 22:25 WIB

KPK Dalami Bagi-bagi Mobil dari Edhy Prabowo

Sri Yanti Nainggolan | Politik dan Hukum
KPK Dalami Bagi-bagi Mobil dari Edhy Prabowo

Antara
Edhy Prabowo

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pembelian dan pembagian mobil yang dilakukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Mobil itu diduga dibeli dari uang haram korupsi ekspor benih lobster atau benur.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan informasi itu dikulik dari tersangka Amiril Mukminin saat diperiksa pada Jumat, 15 Januari 2021. Amiril diminta Edhy untuk membeli mobil buat dibagi-bagi.

"Didalami keterangannya terkait dengan adanya dugaan pembelian barang. Di antaranya beberapa unit mobil oleh tersangka AM (Amiril Mukminin) atas perintah tersangka EP (Edhy Prabowo) untuk selanjutnya diberikan kepada pihak-pihak lain," kata Ali melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/1).

Ali emoh membeberkan jumlah mobil yang dibeli Edhy lewat Amiril. Lembaga pemburu koruptor itu juga masih menutup rapat informasi seputar penerima mobil pembagian tersebut. Santer kabar mobil itu diberikan Edhy ke pemain bulu tangkis dan model.

Pemain bulu tangkis Bellaetrix Manuputty dikabarkan menjadi salah satu penerima mobil dari Edhy. Namun, Pengacara Edhy, Soesilo Aribowo memastikan informasi itu belum terkonfirmasi.

Soesilo hanya membenarkan Edhy dan Bellaetrix mempunyai kedekatan. Namun, hanya sekadar teman berolahraga.

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-8)






 

Baca Juga

Antara

Demokrat Versi AHY Tuding Terpilihnya Moeldoko Tidak Sesuai AD/ART

👤Antara 🕔Jumat 05 Maret 2021, 17:38 WIB
Penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran...
MI/Marcel Kelen

Polisi : Intan Jaya Kondusif

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 05 Maret 2021, 17:32 WIB
"Iya aman di sana, KKB di gunung, jauh," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Nemangkawi Kombes Iqbal Alqudusy, Jumat...
MI/Susanto

Surya Paloh Sampaikan Keprihatinan Atas Nasib Partai Demokrat

👤Putra Ananda 🕔Jumat 05 Maret 2021, 17:27 WIB
Partai NasDem menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas kemelut yang terjadi atas Partai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya