Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka Ardian Iskandar Maddanatja dari unsur swasta, terkait dengan kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
"Penyidik masih terus menggali terkait dengan proses pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek 2020 di Kemensos, yang diduga dikerjakan perusahaan saksi dengan adanya pembagian besaran fee untuk diberikan kepada tersangka JPB (Juliari)," kata Pelaksana Tugas juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.
Ali menolak mengungkap total uang yang diterima Juliari dari Ardian. Alasannya, menjaga kerahasian proses penyidikan.
Ardian IM yang juga pemilik PT Tigapilar Agro Utama diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Juliari Batubara. Terkait dengan kasus ini, total ada lima tersangka, yakni Juliari, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta dari pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke.
KPK juga memanggil Direktur Utama PT Famindo Meta Komunika Ubay Kurniawan sebagai saksi untuk Ardian. Di sisi lain, ini kedua kalinya pria yang akrab disapa itu Pepen dimintai keterangan oleh penyidik untuk kasus yang sama.
Pepen pernah dipanggil KPK pada Senin (21/12/2020). Saat itu Lembaga Antikorupsi mendalami tata cara penunjukan perusahaan penyuplai sembako untuk bansos di Kemensos dari keterangan Pepen.
Dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (5/12/2020) dini hari, KPK menyita barang bukti uang sekitar Rp14,5 miliar yang disimpan dalam tujuh koper, tas ransel, dan amplop kecil. KPK juga menyita tiga mobil yang diduga dibeli dari hasil pungutan dana bansos. KPK belakangan ini juga terus mendalami perusahaan rekanan Kemensos yang menyediakan paket sembako.
Adapun Juliari diduga menerima Rp17 miliar dari dua tahap pengadaan bansos Jabodetabek. KPK menduga Juliari mendapat potongan Rp10 ribu dari setiap paket sembako dari vendor Kemensos melalui penunjukan langsung. Duit Rp8,2 miliar diduga diterima terkait dengan penyaluran bansos periode pertama dan Rp8,8 miliar pada penyaluran tahap dua.
Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Adapun Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. (Dhk/Ant/Medcom/P-5)
Tiga saksi itu merupakan pihak swasta yakni Fujika Senna Oktavia, Fitriyani Nugroho, dan Mochamad Riza Ghozali. Pemeriksaan dilakukan di luar Jakarta.
Jokowi berhasil mendapatkan tambahan 20 ribu kuota haji untuk mempercepat antrean. Mayoritas kuota itu harusnya diberikan ke haji reguler.
Para asosiasi itu lebih mengutamakan mendapatkan kuota haji khusus, ketimbang reguler. Namun, pemerintah harus memberikan 92 persen kuota tambahan ke antrean haji reguler.
Kubu Yaqut mengeklaim bahwa pembagian kuota haji merupakan diskresi Menteri Agama, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sedikitnya 10 agen perjalanan haji besar terseret dalam praktik korupsi kuota haji tersebut.
KPK menyebut ada rapat antara pihak Kementerian Agama dengan asosiasi travel haji yang diduga untuk membahas kesepakatan pembagian kuota haji reguler dan khusus
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved