Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dinilai harus bersikap tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang menyimpang dari Pancasila. Hal itu ditekankan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
Pernyataannya menanggapi rencana pembentukan Front Persatuan Islam (FPI) sebagai wadah baru Front Pembela Islam (FPI), yang baru saja resmi dibubarkan pemerintah.
"Negara tentu akan tegas jika ada ormas yang berbuat onar seperti FPI," kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (1/1).
Menurut Sahroni, penggantian nama FPI tidak menjadi masalah sepanjang tidak melenceng dari UUD 1945 dan Pancasila. Selain itu, FPI baru diharapkan tidak menyatakan dukungannya terhadap ISIS.
Baca juga: Istana: Pembubaran FPI Jadi Peringatan bagi Ormas Radikal
"Jika ormas ini berbuat onar tentu penegak hukum akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.
Senada, Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut aktivitas organisasi baru FPI tidak dilarang selama tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, pemerintah tidak mempersoalkan aksi sekelompok aktivis yang mendirikan FPI baru.
"Mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh,” tutur Mahfud.(OL-11)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
PENGAMAT Transportasi Darmaningtyas mengatakan parkir liar di Jakarta akan menjadi sumber pemasukan bagi organisasi masyarakat (ormas) alih-alih menambah kas daerah.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved