Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dinilai harus bersikap tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang menyimpang dari Pancasila. Hal itu ditekankan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
Pernyataannya menanggapi rencana pembentukan Front Persatuan Islam (FPI) sebagai wadah baru Front Pembela Islam (FPI), yang baru saja resmi dibubarkan pemerintah.
"Negara tentu akan tegas jika ada ormas yang berbuat onar seperti FPI," kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (1/1).
Menurut Sahroni, penggantian nama FPI tidak menjadi masalah sepanjang tidak melenceng dari UUD 1945 dan Pancasila. Selain itu, FPI baru diharapkan tidak menyatakan dukungannya terhadap ISIS.
Baca juga: Istana: Pembubaran FPI Jadi Peringatan bagi Ormas Radikal
"Jika ormas ini berbuat onar tentu penegak hukum akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.
Senada, Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut aktivitas organisasi baru FPI tidak dilarang selama tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, pemerintah tidak mempersoalkan aksi sekelompok aktivis yang mendirikan FPI baru.
"Mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh,” tutur Mahfud.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved