Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PENYIDIK Bareskrim Polri sedang menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Napoleon diketahui menjadi terdakwa untuk kasus dugaan suap penghapusan nama Joko Tjandra dari daftar buron.
Hal tersebut dilontarkan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Totok Suharyanto saat dihadirkan sebagai saksi verbal lisan untuk terdakwa Napoleon. Dalam persidangan, penasihat hukum Napoleon, Santrawan Paparang, bertanya apakah Totok melakukan penelusuran transaksi yang dilakukan kliennya saat penyidikan.
“Saudara saksi melakukan penelusuran terhadap transaksi, apakah saudara saksi juga melakukan penelusuran PPATK terhadap Irjen Napoleon Bonaparte?” tanya Santrawan kepada Totok di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/12).
“Saya kira itu dalam proses penyelidikan karena LHA (laporan hasil analisis) sifatnya rahasia Yang Mulia, tidak akan saya jawab,” tukas Totok.
Merasa tidak puas, Santrawan lantas menegaskan tidak ada rahasia lagi saat Totok diperiksa sebagai saksi di ruang sidang. Terlebih, lanjutnya, sidang tersebut terbuka untuk umum. Oleh sebab itu, Santrawan kembali bertanya kepada Totok apakah ia melakukan penelusuran danadana yang masuk ke rekening Napoleon.
“Iya, melakukan,” singkat Totok.
Jaksa penuntut umum merasa keberatan dengan pertanyaan Santrawan. Menurut JPU, pertanyaan San trawan terhadap Totok tidak relevan dengan perkara yang di sidangkan saat ini. Namun, Santrawan berdalih perkara tindak pidana korupsi tidak hanya mengenal beban pembuktian yang dilakukan JPU. Terdakwa, katanya, juga memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.
“Sehingga beri kami kesempatan untuk meng-eksplore keterangan orang yang melakukan penyidikan,” tandas Santrawan.
Hakim Ketua Muhammad Damis lantas mempersilakan Santrawan mendalami pertanyaannya terhadap Totok. Namun, Totok masih enggan menjawab pertanyaan penasihat hukum Napoleon secara rinci.
“Begini Pak Pengacara, yang kita telusuri waktu itu berkaitan dengan--mohon maaf ini Pak Hakim, Yang Mulia-- itu pasal 5, pasal 11, pasal 12, sama pasal 13. Berkaitan dengan yang bapak tanyakan, itu sedang ditelusuri TPPU-nya oleh penyelidik berikutnya karena menyangkut substansi, berbeda pasal. Mohon izin Yang Mulia,” pungkas Totok.
Masih di kasus yang sama, Kombes Totok Suharyanto yang dihadirkan sebagai saksi verbal lisan dalam sidang kasus dugaan suap penghapusan nama Joko Tjandra dalam daftar buron mengatakan saat diperiksa Brigjen Prasetijo Utomo memang mengeluh sakit.
Namun, ia membantah apabila mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri itu sempat diopname. Ini sekaligus membantah pertanyaan Hakim Ketua Muhammad Damis yang menyinggung keterangan Prasetijo dalam sidang sebelumnya.
“Yang bersangkutan (Prasetijo) pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini sebagai saksi, dia mengatakan dalam keadaan diopname pada waktu itu, ataukah dalam keadaan sakit, atau terbaring di rumah sakit? Seperti apa kondisi sesuungguhnya pada saat itu?” tanya Damis.
“Memang waktu itu ada keluhan sakit Yang Mulia, tapi waktu itu sudah kita panggilkan dokter untuk dilakukan pemeriksaan, dan waktu itu diberi kesempatan untuk yang bersangkutan tetap melanjutkan untuk pemeriksaan,” jawab Totok. (Tri/P-1)
MANTAN pejabat Mahkamah Agung (MA) yang terjerat dalam kasus permufakatan jahat terkait suap pengurusan perkara, Zarof Ricar, masih berpotensi dipidana penjara selama 20 tahun.
PKS mendorong aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada vonis Zarof, melainkan menelusuri aliran dana dalam dugaan tindak pidana pencucian uang
Windy Idol diperiksa penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung. (MA)
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung perlu menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sritex
Pelaku judi online (judol) marak membangun perusahaan cangkang untuk menampung hasil kejahatannya.
Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset tersangka judi online (judol). Tindakan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus judi online
SEKRETARIS Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa menilai upah sebagian kepala daerah masih terlalu kecil.
Eks Wakapolri Oegroseno, menyarankan agar penyidikan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada Polri.
Kejagung dinilai menggunakan pasal keranjang sampah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit oleh Bank DKI Jakarta dan BJB pada Sritex
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, sejak berkas perkara dikembalikan, penyidik Bareskrim belum mengirimkan perbaikan sesuai catatan JPU.
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalil dalam gugatan politisi itu dinilai tidak jelas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved