Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Bareskrim Polri sedang menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Napoleon diketahui menjadi terdakwa untuk kasus dugaan suap penghapusan nama Joko Tjandra dari daftar buron.
Hal tersebut dilontarkan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Totok Suharyanto saat dihadirkan sebagai saksi verbal lisan untuk terdakwa Napoleon. Dalam persidangan, penasihat hukum Napoleon, Santrawan Paparang, bertanya apakah Totok melakukan penelusuran transaksi yang dilakukan kliennya saat penyidikan.
“Saudara saksi melakukan penelusuran terhadap transaksi, apakah saudara saksi juga melakukan penelusuran PPATK terhadap Irjen Napoleon Bonaparte?” tanya Santrawan kepada Totok di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/12).
“Saya kira itu dalam proses penyelidikan karena LHA (laporan hasil analisis) sifatnya rahasia Yang Mulia, tidak akan saya jawab,” tukas Totok.
Merasa tidak puas, Santrawan lantas menegaskan tidak ada rahasia lagi saat Totok diperiksa sebagai saksi di ruang sidang. Terlebih, lanjutnya, sidang tersebut terbuka untuk umum. Oleh sebab itu, Santrawan kembali bertanya kepada Totok apakah ia melakukan penelusuran danadana yang masuk ke rekening Napoleon.
“Iya, melakukan,” singkat Totok.
Jaksa penuntut umum merasa keberatan dengan pertanyaan Santrawan. Menurut JPU, pertanyaan San trawan terhadap Totok tidak relevan dengan perkara yang di sidangkan saat ini. Namun, Santrawan berdalih perkara tindak pidana korupsi tidak hanya mengenal beban pembuktian yang dilakukan JPU. Terdakwa, katanya, juga memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.
“Sehingga beri kami kesempatan untuk meng-eksplore keterangan orang yang melakukan penyidikan,” tandas Santrawan.
Hakim Ketua Muhammad Damis lantas mempersilakan Santrawan mendalami pertanyaannya terhadap Totok. Namun, Totok masih enggan menjawab pertanyaan penasihat hukum Napoleon secara rinci.
“Begini Pak Pengacara, yang kita telusuri waktu itu berkaitan dengan--mohon maaf ini Pak Hakim, Yang Mulia-- itu pasal 5, pasal 11, pasal 12, sama pasal 13. Berkaitan dengan yang bapak tanyakan, itu sedang ditelusuri TPPU-nya oleh penyelidik berikutnya karena menyangkut substansi, berbeda pasal. Mohon izin Yang Mulia,” pungkas Totok.
Masih di kasus yang sama, Kombes Totok Suharyanto yang dihadirkan sebagai saksi verbal lisan dalam sidang kasus dugaan suap penghapusan nama Joko Tjandra dalam daftar buron mengatakan saat diperiksa Brigjen Prasetijo Utomo memang mengeluh sakit.
Namun, ia membantah apabila mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri itu sempat diopname. Ini sekaligus membantah pertanyaan Hakim Ketua Muhammad Damis yang menyinggung keterangan Prasetijo dalam sidang sebelumnya.
“Yang bersangkutan (Prasetijo) pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini sebagai saksi, dia mengatakan dalam keadaan diopname pada waktu itu, ataukah dalam keadaan sakit, atau terbaring di rumah sakit? Seperti apa kondisi sesuungguhnya pada saat itu?” tanya Damis.
“Memang waktu itu ada keluhan sakit Yang Mulia, tapi waktu itu sudah kita panggilkan dokter untuk dilakukan pemeriksaan, dan waktu itu diberi kesempatan untuk yang bersangkutan tetap melanjutkan untuk pemeriksaan,” jawab Totok. (Tri/P-1)
KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.
KPK memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan gratifikasi korporasi di Kutai Kartanegara yang menjerat Rita Widyasari dan menyita 104 kendaraan.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Ade Safri menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti yang terkait dengan penawaran umum perdana atau IPO sebuah saham.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Hakim Ketua Efendi pun langsung menanyakan kepemilikan mobil dan motor mewah itu kepada Ariyanto.
KPK menegaskan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah menerima SPDP terkait dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji.
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku sempat dirawat empat hari akibat pendarahan saat menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor.
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Mantan Komisaris Utama Pertamina Ahok hadir sebagai saksi di sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dengan kerugian negara Rp285 triliun.
Mantan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Purwadi Sutanto, mengakui pernah menerima uang sebesar US$7.000
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved