Wapres Tegaskan Pembangunan Papua dan Papua Barat Penting

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menegaskanm Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi perhatian yang besar pemerintah dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat pertama Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Istana Wapres Jakarta, Rabu,(16/12).

Wapres mengakui, masih ada persoalan dan isu krusial di tanah Papua yang harus diselesaikan, salah satunya tingkat kemiskinan yang tinggi.

“Oleh karena itu kita perlu meletakkan perspektif kebijakan Inpres ini dalam semangat dan desain baru untuk Papua, sesuai arahan Presiden pada Ratas Papua tanggal 11 Maret 2020 lalu,” tutur Wapres.

Baca juga : 23 Tersangka Teroris Jaringan JI Tiba di Jakarta

Berkenaan dengan pelaksanaan Inpres Tahun 2020, Wapres menekankan salah satunya mendorong diterapkannya pendekatan kultural dalam kerangka pembangunan.

“Sasaran prioritasnya adalah tujuh Wilayah Adat,” urainya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Wapres juga mengatakan arahan Presiden Joko Widodo diantaranya perlunya sebuah paradigma baru, dan cara kerja baru untuk kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Menutup rapat, Wapres menegaskan bahwa tujuan penetapan Inpres tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat.

Hadir dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, perwakilan Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta perwakilan Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (OL-7)