Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo selama 40 hari ke depan hingga 23 Januari 2021.
“Dilakukan perpanjangan penahanan terhadap lima tersangka masing-masing selama 40 hari dimulai 15 Desember 2020 sampai dengan 23 Januari 2021,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, kemarin.
Lima tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang penahanannya diperpanjang itu, yakni Edhy Prabowo, staf khusus Menteri KKP Safri, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, dan staf istri Edhy, Ainul Faqih.
Kelimanya ditahan KPK seusai operasi tangkap tangan dan penetapan tersangka beberapa waktu lalu. Adapun dua tersangka lagi, yakni staf Khusus Menteri KKP Andreau Pribadi Misata dan sespri Edhy Amiril Mukminim baru menyerahkan diri sehari kemudian. Ali Fikri mengatakan perpanjangan masa penahanan dilakukan lantaran penyidik membutuhkan waktu untuk pemeriksaan dan melengkapi berkas perkara.
Selain itu, KPK menyelusuri aliran dana suap melalui dua sespri Edhy, yakni Fidya Yusri dan Anggia Putri Tesalonikacloer, Jumat (11/12).
“Penyidik memeriksa para saksi seputar pengetahuan mengenai dugaan adanya aliran uang yang diterima tersangka APM (Andreau Pribadi Misata) dan EP (Edhy Prabowo) kepada pihak lain yang diduga bersumber dari perizinan ekspor benur di KKP,” kata Ali Fikri.
Penyidik juga memeriksa Amiril Mukminin untuk mengonfi rmasi soal penerimaan uang. Penyidik komisi juga memeriksa staf khusus sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata untuk mendalami tugas tim bentukan Edhy itu.
Dalam kasus itu, Edhy diduga menggunakan rekening anak buah/staf istrinya, Ainul Faqih, sebagai penampung duit dari pengusaha eksportir bayi lobster. ATM rekening Ainul itu dipakai Edhy membeli barang-barang mewah saat berada di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu (setara US$1,4 miliar), kemudian membelanjakan sebagian saat kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Senilai US$100 ribu itu diduga dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito pada Mei lalu.
Adapun duit Rp3,4 miliar diduga berasal dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero yang ditransfer pada 5 November lalu ke rekening staf istri Edhy. (Dhk/P-5)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pendampingan pada keluarga tiga korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang disewa KKP.
TIM SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua berjenis kelamin perempuan, dari jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulusaraung namun belum dievakuasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved