Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
SEKRETARIS Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengapresiasi langkah ormas FPI yang meminta Komnas HAM mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM oleh polisi. Pun respon positif Komnas HAM yang segera membentuk tim investigasi.
"Itu inisiatif dan jalan penyelesaian yang damai dan elegan. Sebaiknya kepolisian bersikap terbuka dan merespon permintaan investigasi secara positif untuk menjawab berbagai spekulasi di masyarakat yang menengarai polisi telah melakukan kekerasan," cuit Abdul Mu'ti di akun pribadinya @Abe_Mukti, Selasa (8/12).
Baca juga: Pengamat Desak Penembakan 6 Pengawal Rizieq Diinvestigasi
Mu'ti meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, agar menyikapi masalah dengan jernih. "Masyarakat dan umat Islam harus tenang serta tidak terprovokasi oleh berita yang tidak jelas sumbernya dan belum pasti kebenarannya," pintanya.
Sebagaimana diketahui, Polisi diketahui menembak enam dari 10 orang yang disebut simpatisan pemimpin FPI Rizieq Shihab di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di Kilometer 50, pada Senin (7/12/2020) dini hari. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengklaim penembakan itu dilakukan karena simpatisan FPI tersebut diduga melakukan penyerangan terhadap jajarannya saat menjalankan tugas penyelidikan kasus Rizieq.
Sementara pihak FPI dengan tegas membantah klaim polisi yang menyebutkan simpatisan FPI membawa senjata api dan senjata tajam saat mengawal Rizieq. (OL-5)
Hal ini tentu jelas-jelas sangat melukai hati rakyat dan warga bangsa di negeri ini.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyambut baik wacana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk diubah menjadi kementerian revisi UU Haji yang tengah dibahas di DPR.
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air.
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
Tim DRRC Universitas Indonesia menyebut faktor alam, khususnya aktivitas endogen, diduga kuat menjadi penyebab kebocoran pipa.
SEBANYAK 35 Anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Pemerintahan Trump selidiki kebijakan dagang Brasil terkait perdagangan digital, tarif preferensial, dan intervensi hukum yang merugikan perusahaan AS.
Hal yang perlu diinvestigasi yakni umur kapal, kapan terkahir naik dok untuk perbaikan atau maintenance, ada kemungkinan pompa mengalami kerusakan dan pompa tidak ada cadangan.
PEMERINTAH memberikan ultimatum tegas kepada para pengusaha beras agar segera mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya terkait mutu, harga, dan kesesuaian informasi pada kemasan produk.
Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved