RI Sampaikan Protes Keras kepada Inggris

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins terkait Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda. Pemanggilan ini dilakukan untuk menyampaikan protes karena Inggris dianggap telah membiarkan Benny menyebar disinformasi pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.

“Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemenlu, Duta Besar Ngurah Swajaya atas instruksi Menlu RI telah memanggil Dubes Inggris Owen Jenkins pada 4 Desember 2020,” kata juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah kepada Media Indonesia, kemarin.

Kemenlu menyampaikan protes melalui Dubes Inggris sebab saat ini Benny Wenda sudah tidak lagi menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan menetap di Inggris.

“Kepada Dubes Jenkins disampaikan protes keras atas pembiaran bagi Benny Wenda untuk menyebarkan disinformasi, fi tnah dan menghasut, serta mendalangi berbagai aksi kriminal dan pembunuhan di Papua,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut dari protes Kemlu, menurut Teuku, Dubes Inggris berjanji akan menyampaikannya kepada pemerintah Inggris.

“Dubes Inggris menjanjikan akan menyampaikan protes keras Indonesia tersebut. Dubes Jenkins juga menegaskan posisi pemerintah Inggris atas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI,” tandasnya.

Pada Selasa (1/12), Benny Wenda secara sepihak mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat dan menobatkan dirinya sebagai presiden.

Deklarasi itu disebut sebagai upaya mencari perhatian internasional yang kerap dilakukan kelompok separatis, terutama pada 1 Desember yang mereka peringati sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.

Di kesempatan terpisah, Forum Satu Bangsa (FSB) meminta pemerintah Indonesia melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan terkait situasi di Papua. Hal itu mengingat munculnya tuntutan dan provokasi Papua merdeka datang dari dalam dan luar negeri.

“Di samping proses pembangunan Papua yang dilakukan secara terus-menerus, pemerintah juga harus melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan,” kata Ketua Umum FSB Hery Haryanto Azumi dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Pemerintah, lanjut dia, juga harus menjadikan kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai pusat-pusat untuk diplomasi internasional.

Pun peran tokoh-tokoh agama di Papua dapat diperkuat sebagai pengikat kecintaan terhadap Tanah Air dan bangsa Indonesia.

Pemerintah juga diminta memberikan perlindungan terhadap umat beragama di Papua tanpa kecuali agar dapat memberikan pesan perdamaian yang adil. (Aiw/Ant/P-2)