Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PENGAMAT politik Adi Prayitno memandang penggantian posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bisa menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinet secara terbatas. Pasalnya, Presiden Jokowi belakangan sudah beberapa kali secara terbuka menyampaikan wacana reshuffle.
"Pergantian Menteri KKP bisa juga sebagai momentum Presiden melakukan reshuffle terbatas, mengganti sejumlah menteri yang kinerjanya tidak perform selama ini. Apalagi Presiden marah sampai empat kali kan. Jadi pergantian Edhy ini sekaligus mengganti sejumlah menteri," kata Adi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (29/11).
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu memerkirakan sejumlah kemungkinan terkait pengganti Edhy. Pertama, sosok pengganti Edhy Prabowo akan tetap diberikan ke Partai Gerindra sebagai bagian dari politik akomodasi.
Kedua, terbuka kemungkinan pos menteri KKP akan diberikan ke partai koalisi lain atau kalangan profesional. Namun, ia meyakini Gerindra tidak akan mengalami pengurangan kursi.
Jika posisi Menteri KKP tak lagi diberikan ke Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto itu diyakini akan mendapat kursi menteri di kementerian lain.
Baca juga :Presiden Bubarkan 10 Lembaga/Badan Nonstruktural
"Prinsipnya tidak mengurangi jatah kursi yang diberikan ke Gerindra. Kalau Presiden mengurangi akan menimbulkan sedikit gejolak dan Gerindra mungkin akan berpikir ulang posisi koalisi di pemerintahan. Karena kursi menteri ini bukan menyangkut semata menteri tapi juga marwah partai," ujarnya.
Adi memprediksi pengganti Edhy di kabinet akan datang dari lingkaran terdekat Prabowo Subianto. Nama-nama yang diyakini akan disodorkan yakni Sufmi Dasco dan Ahmad Muzani. Bahkan nama Sandiaga Uno dan Fadli Zon juga diperkirakan potensial.
"Sebagai catatan andai Gerinda tetap diberikan jatah menteri pengganti, Gerinda mestinya harus mulai mengamankan kader-kadernya agar tidak galak terus ke pemerintah. Ada kritikan dari partai koalisi bahwa Gerindra sudah tidak berjuang, dapat kursi di pemerintahan, dan kadernya tetap galak ke pemerintah," ucap Adi.
Presiden Jokowi saat ini memercayakan posisi Menteri KKP kepada Luhut Binsar Panjaitan sebagai penjabat ad interim. Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut Presiden Jokowi masih menimang-nimang pengganti Edhy.
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian mengungkapkan pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan bisa datang dari kalangan profesional atau partai politik. Dengan catatan, sosok tersebut memiliki kompetensi, integritas dan rekam jejak yang bagus di sektor kelautan. (OL-2)
Masalah dalam kasus ini adalah karena adanya selisih dalam pembayaran iklan BJB ke media masa. Uang yang lebih bukan dikembalikan, namun, malah dijadikan dana non-budgeter.
Buruh merupakan korban dalam kasus ini. Noel cs menarget pekerja untuk memberikan uang demi kekayaan pribadi, dengan memanfaatkan syarat sertifikat K3 dalam bekerja.
Kementerian Haji diharap membuat pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci itu menjadi lebih baik.
KPK meyakini Noel menerima aliran dana lebih dari Rp3 miliar dan Motor Ducati. Penyidikan masih berlangsung.
KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved