Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KETUA DPP PDIP, Ahmad Basarah prihatin dan mengutuk keras pembunuhan atas satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (27/11) sekitar pukul 10.00 WITA. Kepolisian Republik Indonesia harus segera bergerak menuntaskan kasus ini agar masyarakat tenang.
"Pembunuhan yang menewaskan empat orang ini sama sekali tidak sesuai dengan ajaran agama apa pun dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," tegas Ahmad Basarah dalam keterangannya, Minggu (29/11).
Satu keluarga di Desa Lembatongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), dibunuh sekelompok orang tak dikenal (OTK). Empat anggota keluarga ditemukan tewas mengenaskan di sekitar rumah mereka, terdiri atas pasangan suami istri pemilik rumah, seorang anak perempuan, dan seorang menantu. Namun, Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso menegaskan tidak ada gereja dibakar kecuali sebuah rumah yang biasa dijadikan tempat pelayanan umat dan enam unit rumah warga.
Menurut Basarah, Kepolisian Republik Indonesia harus segera bergerak menuntaskan kasus ini agar masyarakat tenang. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini khawatir, jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut, isu dan sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) akan digulirkan menjadi isu liar oleh orang-orang tak bertanggungjawab.
"Jika benar peristiwa ini dilakukan oleh teroris, ini menjadi bukti bahwa ancaman ekstremisme yang bermuara pada ajaran agama memang nyata dan masih ada. Karena itu, aparat keamanan harus mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya sehingga akan terungkap dalang beserta motif pelakunya," paparnya.
Wakil Ketua MPR ini menambahkan di Republik Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, kekerasan atas nama apa pun tidak bisa dibenarkan.
"Di negara Pancasila, segala persoalan mestinya diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, sesuai dengan hukum dan peraturan peundang-undangan yang berlaku, bukan dengan jalan kekerasaan. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah justru menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Basarah menyatakan dirinya sependapat dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom yang meminta aparat keamanan menuntaskan kasus ini secara cepat dan transparan agar masyarakat terbebas dari aksi kekerasan.
baca juga: Menag Kecam Aksi Kekerasan di Sigi
Sebagai pimpinan MPR RI, dia juga mendengar pernyataan duka dari Manajer Regional International Christian Concern (ICC) untuk Asia Tenggara, Gina Goh, yang menyatakan bahwa pembunuhan itu tidak masuk akal dan tidak dapat ditoleransi di sebuah negara yang membanggakan Pancasila sebagai ideologi negara yang mempromosikan kerukunan dan toleransi beragama.
"Semua pernyataan duka dan imbauan agar pihak keamanan Indonesia segera menyelesaikan kasus ini dengan cepat telah saya dengar dan dengan ini saya juga mengimbau pemerintah menjadikan kasus ini sebagai prioritas penanganan," jelasnya.
Basarah juga meminta semua elemen masyarakat tidak terprovokasi oleh kasus pembunuhan ini.
"Atas nama keluarga besar PDIP saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga korban pembantaian tersebut," tutupnya. (OL-3)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
GUBERNUR Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas tambang ilegal di provinsi itu.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
Pemprov Sulteng berkomitmen menciptakan iklim usaha kondusif bagi pengembang melalui regulasi yang mendukung, kemudahan perizinan, dan kebijakan insentif.
Pengukuhan ini menandai keterlibatan Palu dalam jaringan nasional keamanan siber, bersama 43 TTIS dari pelbagai instansi pusat dan daerah.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urine massal pegawai.
Kedua, produksi beras naik 45.810 ton GKG atau setara 29.779 ton beras, sehingga surplus beras meningkat dari 137 ribu ton menjadi 150 ribu ton.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved