Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan terkait dengan kasus suap izin ekspor benur yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Penggeledahan dilakukan di sejumlah tempat, termasuk di rumah dinas Edhy di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, kemarin.
“Kami sudah segel (sejak Kamis, 26/11) sehingga tidak ada yang masuk di ruangan yang akan kami geledah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan penggeledahan secara menyeluruh terhadap proses sebagaimana kita ketahui dari hasil penyidikan awal,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto.
Secara terpisah, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Agung Tri Prasetyo, membenarkan bahwa KPK telah menggeledah kantor KKP setelah Edhy ditahan dan ditetapkan jadi tersangka atas kasus dugaan korupsi izin eskpor benur atau benih lobster.
“Betul, penggeledahan dimulai pukul 10.30 WIB, tetapi saya tidak tahu secara detail ruangan mana saja yang digeledah oleh tim KPK dan sampai kapan penggeledahan itu berlangsung di kantor KKP,” ujarnya.
Edhy diduga menerima suap senilai Rp3,4 miliar dan US$100 ribu terkait ekspor benur. Uang tersebut sebagian digunakan Edhy bersama istrinya, Iis Edhy Prabowo, untuk berbelanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Di sisi lain, penangkapan Menteri KKP berdampak pada penutupan sementara ekspor benur dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Edwar Happy, mengatakan penutupan ekspor benur itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: B.22891/DJPT/P1.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).
Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa mengeluarkan sejumlah catatan untuk disikapi pemerintah, di antaranya menolak penutupan keran ekspor benih lobster sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap tersebut. (Ins/Sru/MY/YR/X-7)
KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved