Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan terkait dengan kasus suap izin ekspor benur yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Penggeledahan dilakukan di sejumlah tempat, termasuk di rumah dinas Edhy di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, kemarin.
“Kami sudah segel (sejak Kamis, 26/11) sehingga tidak ada yang masuk di ruangan yang akan kami geledah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan penggeledahan secara menyeluruh terhadap proses sebagaimana kita ketahui dari hasil penyidikan awal,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto.
Secara terpisah, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Agung Tri Prasetyo, membenarkan bahwa KPK telah menggeledah kantor KKP setelah Edhy ditahan dan ditetapkan jadi tersangka atas kasus dugaan korupsi izin eskpor benur atau benih lobster.
“Betul, penggeledahan dimulai pukul 10.30 WIB, tetapi saya tidak tahu secara detail ruangan mana saja yang digeledah oleh tim KPK dan sampai kapan penggeledahan itu berlangsung di kantor KKP,” ujarnya.
Edhy diduga menerima suap senilai Rp3,4 miliar dan US$100 ribu terkait ekspor benur. Uang tersebut sebagian digunakan Edhy bersama istrinya, Iis Edhy Prabowo, untuk berbelanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Di sisi lain, penangkapan Menteri KKP berdampak pada penutupan sementara ekspor benur dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Edwar Happy, mengatakan penutupan ekspor benur itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: B.22891/DJPT/P1.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).
Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa mengeluarkan sejumlah catatan untuk disikapi pemerintah, di antaranya menolak penutupan keran ekspor benih lobster sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap tersebut. (Ins/Sru/MY/YR/X-7)
ICW sudah mencatatkan nama pegawai negeri yang diduga memotong jatah makan jamaah haji. Catatan ICW, orang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50 miliar.
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.
KPK menyatakan belum mengembalikan barang-barang milik mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto karena masih mempelajarinya.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Keberadaan dua instansi itu diharap bisa memaksimalkan fungsi transparansi, sampai akuntabilitas penyelenggaraan haji di Indonesia.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved