Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan terkait dengan kasus suap izin ekspor benur yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Penggeledahan dilakukan di sejumlah tempat, termasuk di rumah dinas Edhy di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, kemarin.
“Kami sudah segel (sejak Kamis, 26/11) sehingga tidak ada yang masuk di ruangan yang akan kami geledah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan penggeledahan secara menyeluruh terhadap proses sebagaimana kita ketahui dari hasil penyidikan awal,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto.
Secara terpisah, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Agung Tri Prasetyo, membenarkan bahwa KPK telah menggeledah kantor KKP setelah Edhy ditahan dan ditetapkan jadi tersangka atas kasus dugaan korupsi izin eskpor benur atau benih lobster.
“Betul, penggeledahan dimulai pukul 10.30 WIB, tetapi saya tidak tahu secara detail ruangan mana saja yang digeledah oleh tim KPK dan sampai kapan penggeledahan itu berlangsung di kantor KKP,” ujarnya.
Edhy diduga menerima suap senilai Rp3,4 miliar dan US$100 ribu terkait ekspor benur. Uang tersebut sebagian digunakan Edhy bersama istrinya, Iis Edhy Prabowo, untuk berbelanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Di sisi lain, penangkapan Menteri KKP berdampak pada penutupan sementara ekspor benur dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Edwar Happy, mengatakan penutupan ekspor benur itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: B.22891/DJPT/P1.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).
Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa mengeluarkan sejumlah catatan untuk disikapi pemerintah, di antaranya menolak penutupan keran ekspor benih lobster sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap tersebut. (Ins/Sru/MY/YR/X-7)
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KKP berkomitmen membangun sejumlah sarana dan prasarana di kawasan Warloka Pesisir yang mencakup dermaga permanen, gudang beku (cold storage) berkapasitas memadai, serta pabrik es.
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
CTI-CFF bekerja sama dengan KKP mengadakan media gathering untuk memperingati ulang tahun ke-16 CTI-CFF dan secara resmi meluncurkan perayaan Hari Terumbu Karang 2025, Kamis (22/5).
Berkat respons cepat dari pihak Basarnas dan KKP, jenazah berhasil dievakuasi saat kapal masih berada di perairan sekitar Belawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved