KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri mengapresiasi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam pencapaian upaya pencegahan korupsi.
Demikian disampaikan Firli pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegritas yang dilangsungkan di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, kemarin. “Apresiasi untuk masyarakat Kalimantan Utara. Di usianya yang baru 7 tahun lebih, sudah banyak prestasi yang diraih. Ini sebuah prestasi yang luar biasa,” kata Firli.
Kaltara, sambung Firli, sangat baik dalam upaya melakukan pencegahan korupsi. Sesuai hasil evaluasi dan supervisi yang dilakukan tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Kaltara berada di rangking 10 untuk pencapaian 8 area intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintahan daerah.
“Kaltara menggembirakan, tapi jangan membuat jumawa. Karena baru berusia 7 tahun, sejak didirikan berdasar UU No 20 Tahun 2012, Kaltara menduduki rangking 10. Itu bagus!” ungkapnya.
Pemberantasan korupsi, kata Firli, erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan ekonomi dan pembangunan. Jika korupsi bisa dicegah, perekonomian akan cepat berkembang, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan pembangunan maju.
Kaltara, menurutnya, telah memperoleh capaian yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan perekonomian yang tumbuh dengan baik, berkurangnya tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM) yang bagus, serta kesenjangan yang ditunjukkan dengan angka ratio gini yang rendah.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara Dr H Teguh Setyabudi dalam paparannya pada rakor tersebut, menyampaikan tentang kondisi Kaltara, mulai dari perekonomian hingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Disebutkan, angka kemiskinan di Kaltara terus menurun dalam kurun waktu 7 tahun terakhir hingga 2019. Pada 2019, angka kemiskinan Kaltara 6,49%, turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) 7,09%. Angka kemiskinan Kaltara juga berada di bawah angka kemiskinan secara nasional, yaitu 9,24%.
Dari sisi perekonomian, pada 2019 pertumbuhan ekonomis Kaltara mencapai 6,91%, bera-da di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%.
Lebih jauh dibeberkan Pjs Gubernur, berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemprov Kaltara telah melakukan berbagai upaya, terutama pada 8 area intervensi sesuai arahan KPK melalui Tim Korsupgah. Yaitu, pada area perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan perizinan, pengadaan barang/jasa, optimalisasi PAD, manajemen ASN, manajemen aset daerah, serta memaksimalkan peran APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah).
Pada area perencanaan dan penganggaran misalnya, diungkapkan Teguh, sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi, dalam sistem perencanaan, Pemprov Kaltara telah mengimplementasikan sistem perencanaan terintegrasi. Perencanaan dan penganggaran telah terintegrasi melalui E-Planning dan SIMDA secara online. Hal ini menjadikan sistem perencanaan dan penganggaran lebih akuntabel dan transparan.
Berkaitan dengan manajemen ASN, Pemprov Kaltara telah mengimplementasikan merit system (kualitas, kompetensi, dan kinerja), sesuai dengan arahan dari Kementerian PAN-RB. Kemudian, terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN.
Terakhir, adalah memaksimalkan peran APIP dalam melaksanakan fungsi Pengawasan (Audit, Reviu, Monitoring dan Evaluasi) bebasis risiko. Dikatakan, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kaltara yang mencapai level 3 (integrited) untuk ukuran penilaian (1-5). Sementara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemprov Kaltara juga mencapai level 3 (terdefinisi). (S2-25)
