Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KANTOR Staf Presiden (KSP) merespons pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait pernyataannya yang menyebut ada kekosongan kepemimpinan. Kekosongan kepemimpinan itu disebut JK mengenai kehebohan kembalinya pentolan FPI Rizieq Shihab ke Tanah Air.
"Pernyataan itu sangat luas tidak tahu arahnya ke mana. Masyarakat paham kok kepemimpinan di sipil, militer, politik, dan agama tidak kosong. Masyarakat punya panutan yang dipatuhi karena integritasnya, rasionalitasnya, moderasinya. Jadi saya tidak paham yang dimaksud Pak JK," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Minggu (22/11).
Donny mengatakan tak mau berandai-andai maksud pernyataan pasangan Presiden Joko Widodo di periode pertama itu. Menurutnya, pernyataan JK terlalu luas maknanya. KSP pun tidak menganggap pernyataan itu mengarah ke Presiden Jokowi.
"Kami tidak mau berandai-andai dan tidak tahu maksud Pak JK dengan melempar pernyataan itu. Pemerintah sekarang sedang bekerja keras menangani pandemi dan kepemimpinan di semua lini bekerja maksimal untuk mengatasi maslaah ini secara efektif dan efisien," ucap Donny.
Sebelumnya, dalam forum yang diselenggarakan DPP PKS bertajuk Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat pada Jumat (20/11) lalu, JK menyoroti fenomena Rizieq Shihab yang kemudian meluas hingga melibatkan TNI-Polri.
Menurut JK, ada kekosongan kepemimpinan di masyarakat yang membuat pentolan FPI itu mendapat dukungan. JK juga menyoroti persoalan itu terkait lantaran hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil di DPR, termasuk dari partai-partai Islam.
"Kenapa itu terjadi? Menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas," ucap JK. (OL-14)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved