KPK Tahan Wali Kota Dumai

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kota Dumai, Riau.

“KPK hari ini menahan tersangka ZAS (Zulkifli) dalam perkara dugaan suap pengurusan DAK. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sampai 6 Desember di Rutan Polres Jakarta Timur,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei 2019 terkait dengan dua perkara sekaligus, yakni dugaan suap pengurusan DAK dan penerimaan gratifikasi.

Pada kasus pertama, ia diduga memberi uang sebesar Rp550 juta kepada mantan pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

KPK mencatat pada Maret 2017 Zulkifli bertemu Yaya Purnomo di sebuah hotel di Jakarta untuk memintanya me ngawal pengurusan DAK untuk Kota Dumai. Yaya menyanggupi dengan permintaan fee sebesar 2%.

“Untuk memenuhi permintaan fee itu, Zulkifli diduga mengumpulkan uang dari pengusaha rekanan proyek Pemkot Dumai. Uang setara Rp550 juta dalam bentuk dolar Amerika Serikat, Singapura, dan rupiah kemudian diberikan ke Yaya Purnomo pada November 2017 dan Januari 2018,” jelas Alexander.

Untuk kasus gratifikasi, Zulkifli diduga menerima uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta dari pengusaha rekanan Pemkot Dumai. Penerimaan uang dan fasilitas tersebut diduga berkaitan dengan kedatangan Zulkifli ke Jakarta untuk mengurus DAK. Gratifikasi itu tidak pernah dilaporkan ke KPK.

Terkait dengan kasus ini, KPK menetapkan 12 tersangka, enam di antaranya telah divonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan Tipikor.

Praktik suap pengurusan DAK dinilai Alexander terjadi secara sistematis. “Kejadian peng urusan DAK kalau di lihat dari proses penyidikan dan persidangan sepertinya ini sudah sistemis. Bahkan, ada salah satu kepala daerah yang menyampaikan bahwa untuk mendapatkan uang harus dengan uang juga. Artinya, membeli uang dengan uang,” kata Alexander.

Alexander menuturkan terjadinya korupsi dalam pengurusan dana transfer daerah itu lantaran tidak ada transparansi terkait dengan pengalokasian.

Kepala daerah setiap tahun kerap berspekulasi dan melakukan lobi-lobi. Di lain sisi, ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu untuk menjual informasi atau sebagai calo. Dalam upaya pencegahan, kata Alexander, KPK tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. KPK mendorong pengalokasian DAK dibuat transparan. (Dhk/P-5)