Headline

. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.

Fokus

Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.

Kapolri Rotasi 626 Pati hingga Pamen

Yakub Pryatama Wijayaatmaja
18/11/2020 03:30
Kapolri Rotasi 626 Pati hingga Pamen
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono.(Dok. Polri)

KAPOLRI Jenderal Idham Azis melakukan rotasi besar-besaran terhadap para perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri melalui sembilan surat telegram rahasia yang diterbitkan pada 16 November 2020.

Setidaknya ada 626 pati dan pamen yang dirotasi. Mereka dirotasi dengan berbagai kriteria, seperti persiapan masa pensiun, mutasi jabatan, dan persiapan untuk mengenyam kursi pendidikan ke tahap selanjutnya.

Sembilan telegram rahasia itu keluar seusai Idham mencopot Irjen Nana Sudjana dari posisi Kapolda Metro Jaya dan Irjen Rudy Sufahriadi dari posisi Kapolda Jawa Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan rotasi dan mutasi jabatan di internal Polri ialah hal lumrah. “Sebagai penyegaran organisasi, baik tour of duty maupun tour of area,” ungkap Awi, kemarin.


Pemerintah serius

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat menjadi bukti bahwa pemerintah sangat serius dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Siapa pun yang melakukan pelanggaran atau mendukung terjadinya pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

“Pemerintah serius menindak tegas siapa pun yang melanggar protokol kesehatan, entah dia warga biasa, tokoh masyarakat, semua sama di mata hukum. Kalau melakukan pelanggaran, membahayakan nyawa orang lain karena tidak taat protokol kesehatan, pasti akan ada sanksi,” ujar Donny.

Di sisi lain, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengemukakan bahwa pencopotan itu harus bisa menjadi pelajaran bagi anggota kepolisian lain dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Pencopotan ini harus menjadi pelajaran bagi yang lain agar bersikap tegas dan sesuai aturan hukum,” ucap Poengky. Polri juga harus bertanggung jawab agar di wilayahnya tertib. “Bagaimana caranya tertib kamtibmas dan perlindungan terhadap wabah covid-19 dapat dilakukan? Kapolda harus berkoordinasi dengan baik dengan gubernur,” ungkap Poengky. (Ykb/Pra/X-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik