Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAUH ini tahapan Pilkada 2020 sudah berjalan baik meski banyak kekurangan. Semua tahapan pun sudah mengikuti protokol kesehatan sebagaimana dituangkan dalam PKPU dan peraturan Bawaslu.
Artinya, tidak ada alasan untuk menunda perhelatan pesta demokrasi itu. Demikian dikatakan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (17/11).
Baca juga: Tahapan Kampanye Pilkada Sampai Saat ini masih Terkendali
"Kenapa harus ditunda? Sementara keamanan sudah diterapkan. Setiap tahapan Pilkada sudah diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat dan ini dituangkan di PKPU dan peraturan Bawaslu," ujar Yaqut.
Ia menuturkan, sejauh ini tahapan Pilkada 2020 yang dilakukan pihak penyelenggara sudah berjalan baik. "Dengan segala kekurangannya, sudah lumayan," tukas politikus PKB ini.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal, mengatakan sejauh ini tahapan pilkada di tengah pandemi covid-19 relatif kondusif dan terkendali. Semuanya sudah diatur sesuai dengan protokol kesehatan.
"Dimasa pandemi covid-19 mekanismenya melalui protokol kesehatan kovid-19 yang tertuang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020," ujar Safrizal.
Menurutnya, daerah yang melaksanakan pilkada justru ada penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi. Sedangkan di daerah yang tidak ada pilkada justru terjadi peningkatan.
"Jadi daerah yang ada pilkada maupun tidak ada pilkada ini sangat tergantung terhadap protokol kesehatan," terang dia.
Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ini mengajak semua pihak agar tahapan pilkada yang saat ini pada tahap kampanye untuk selalu berpedoman pada protokol kesehatan covid-19.
"Justru dengan pilkada ini sebagai momentum perlawanan covid-19. Di daerah yang melaksakan pilkada marak dan masif membagikan bahan kampanye berupa masker, hand sanitizer, sabun, alat/mesin mencuci tangan," tandasnya. (RO/J-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved