Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
SEJAUH ini tahapan Pilkada 2020 sudah berjalan baik meski banyak kekurangan. Semua tahapan pun sudah mengikuti protokol kesehatan sebagaimana dituangkan dalam PKPU dan peraturan Bawaslu.
Artinya, tidak ada alasan untuk menunda perhelatan pesta demokrasi itu. Demikian dikatakan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (17/11).
Baca juga: Tahapan Kampanye Pilkada Sampai Saat ini masih Terkendali
"Kenapa harus ditunda? Sementara keamanan sudah diterapkan. Setiap tahapan Pilkada sudah diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat dan ini dituangkan di PKPU dan peraturan Bawaslu," ujar Yaqut.
Ia menuturkan, sejauh ini tahapan Pilkada 2020 yang dilakukan pihak penyelenggara sudah berjalan baik. "Dengan segala kekurangannya, sudah lumayan," tukas politikus PKB ini.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal, mengatakan sejauh ini tahapan pilkada di tengah pandemi covid-19 relatif kondusif dan terkendali. Semuanya sudah diatur sesuai dengan protokol kesehatan.
"Dimasa pandemi covid-19 mekanismenya melalui protokol kesehatan kovid-19 yang tertuang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020," ujar Safrizal.
Menurutnya, daerah yang melaksanakan pilkada justru ada penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi. Sedangkan di daerah yang tidak ada pilkada justru terjadi peningkatan.
"Jadi daerah yang ada pilkada maupun tidak ada pilkada ini sangat tergantung terhadap protokol kesehatan," terang dia.
Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ini mengajak semua pihak agar tahapan pilkada yang saat ini pada tahap kampanye untuk selalu berpedoman pada protokol kesehatan covid-19.
"Justru dengan pilkada ini sebagai momentum perlawanan covid-19. Di daerah yang melaksakan pilkada marak dan masif membagikan bahan kampanye berupa masker, hand sanitizer, sabun, alat/mesin mencuci tangan," tandasnya. (RO/J-2)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved