Kekerasan Aparat Usik Demokrasi

UPAYA membangun demokrasi yang sehat tidak bisa berjalan dengan baik jika disertai ancaman politik kekerasan. Dalam hal itu ada hak-hak asa si warga negara yang harus dihormati.

“Dalam penyelenggaraan pemilu, dalam aksi-aksi demonstrasi, kita harus cermati bersama ancaman-ancaman politik kekerasan. Kita ingin pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar memperhatikan norma-norma hak asasi manusia,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Komnas HAM pun meminta Presiden Jokowi untuk membangun demokrasi tanpa kekerasan. Dalam pertemuan itu pula, Komnas HAM secara khusus meminta Kepala Negara untuk menyampaikan pidato pada Hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember mendatang.

Karena Indonesia negara yang dibangun berlandaskan HAM, momen tersebut semestinya menjadi peneguhan komitmen penegakan HAM.

“Jauh sebelum deklarasi HAM 1948 dicetuskan, para pendiri bangsa kita mengangkat isu tersebut. Oleh karena itu, peringatan Hari HAM ini jangan hanya sekadar seremoni, tetapi juga harus menjadi bagian peneguhan sikap sebagai bangsa dan negara untuk betul-betul komitmen dalam mengimplementasikan pembangunan bangsa yang berbasis HAM,” tegasnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian membantah ada ancaman kekerasan politik oleh pemerintah kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat atau kritik.

Menurut Donny, dalam praktiknya, yang terjadi di lapangan ialah proses penegakan hukum oleh aparat terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana saat berunjuk rasa.

“Saya kira tidak ada ancaman kekerasan. Yang ada adalah proses penegakan hukum bagi mereka yang melakukan tindak pidana,” ujar Donny kepada Media Indonesia, kemarin.

Selama demonstrasi dijalankan secara tertib dan damai, ia mengatakan aparat penegak hukum pasti akan menghadapi dengan wajar.

“Tapi kalau sampai anarkistis, merusak fasilitas umum, pasti ada penindakan. Penindakannya pun penindakan hukum, bukan dengan kekerasan, bukan dengan hal-hal yang mengacu pada pelanggaran HAM,” jelasnya.

Kalaupun terjadi tindak kekerasan oleh aparat keamanan di lapangan, Donny mengatakan pasti akan ada sanksi bagi aparat yang melakukan tindak kekerasan tersebut. (Pra/P-2)