Ajak Buruh Duduk Bersama Soal UMP 2026, Rano Karno : Kita Buka Ruang Dialog

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026. Ia menegaskan, Pemprov DKI membuka ruang dialog guna mencari jalan tengah atas dinamika yang muncul setelah penetapan UMP DKI Jakarta.

“Cuman marilah kita duduk bersama. Kita cari jalannya seperti apa,” kata Rano Karno saat ditemui di Jakarta Timur, Minggu (28/12).

Ia menegaskan, penetapan UMP bukan keputusan sepihak pemerintah daerah, melainkan hasil proses panjang melalui Dewan Pengupahan yang bersifat tripartit. 

Baca juga : DPR : Penetapan UMP 2026  Harus Jaga Daya Beli Buruh dan Keberlanjutan Usaha

Di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah, perwakilan buruh, dan pengusaha yang bersama-sama membahas dan menyepakati formula upah.

“UMP itu keputusan Dewan Pengupahan. Di situ ada pemerintah daerah, ada buruh, dan ada pengusaha. Kalaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub, itu melalui proses panjang,” ujarnya.

Terkait rencana aksi demonstrasi buruh yang menolak UMP, Rano menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi. 

Baca juga : Buruh Bakal Demo Besar-besaran Tolak UMP 2026, Minta UMP DKI Jakarta Jadi Rp 5,8 Juta

Ia menegaskan, setiap aspirasi memiliki ruang dan mekanisme yang telah diatur, baik melalui dialog maupun jalur hukum.

“Kalau kawan-kawan buruh mau demo atau protes, itu hak. Ada mekanismenya, bisa melalui PTUN. Itu mekanisme yang biasa,” ucapnya.

Kendati demikian, Rano menekankan bahwa dialog tetap menjadi pilihan utama Pemprov DKI dalam menjaga hubungan industrial yang sehat. 

Menurutnya, perbedaan pandangan tidak seharusnya berujung pada kebuntuan, melainkan menjadi dasar untuk mencari solusi bersama.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan buruh di Jakarta tidak hanya bertumpu pada besaran UMP.

“Lima koma tujuh juta itu, sebetulnya Jakarta juga mengeluarkan subsidi untuk teman-teman buruh. Misalnya transportasi, kemudian sembako murah. Itu bagian dari komponen meningkatkan kesejahteraan,” ujar Rano.

Namun, ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi agar dinamika tersebut tidak mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi Jakarta.

“Ini realita kehidupan. Kalau ada ketidakpuasan itu wajar. Yang penting kita duduk bersama dan cari jalan keluarnya,” pungkasnya. (H-4)